Disertasi

ASPEK KERUGIAN NEGARA PADA BUMN PERSERO SEBAGAI BADAN HUKUM MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA

oleh : Andri Wilman. ABSTRAK   Dalam BUMN, bertemu dua karakter yang berbeda, yaitu bisnis yang terwakili dalam kata ‘Badan Usaha’, dan birokrasi yang tercermin pada kata ‘Milik Negara’. Dua karakter ini pada akhirnya melahirkan dua budaya yang berbeda, yaitu budaya korporasi dan budaya birokrasi. Sebagai konsekuensi BUMN yang telah memiliki satus good corporate governance, […]



ASPEK HUKUM PEMBUKTIAN SEBAGAI ANAK LUAR KAWIN DARI PEWARISAN PADA PERKAWINAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN PASAL 2 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

oleh : Maria Francisca M. ABSTRAK Hukum perkawinan sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UUP secara pasti menyatakan bahwa sahnya suatu perkawinan didasarkan pengesahan perkawinan oleh agama yang dianut oleh si pengantin. Suatu perkawinan akan berakibat kepada status harta perkawinan dan kepada status anak serta pewarisan. Walaupun telah ada pengaturan secara jelas mengenai perkawinan di masyarakat […]



EFEKTIVITAS PENEGAK HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN PEJABAT DI WILAYAH BANTEN

oleh : Aan Asphianto. ABSTRAK     Fenomena maraknya korupsi para kepala daerah di era otonomi ini seakan membenarkan tesis bahwa korupsi di kalangan pemerintah sudah tumbuh ke atas dalam hierarki dan ke bawah menjalar ke daerah-daerah termasuk Banten. Wabah korupsi benar-benar telah sistemis. Endemi korupsi telah begitu menyebar hingga ke generasi muda. Era reformasi saat […]



IMPLEMENTASI PENDAFTARAN ATAS ASET TANAH MILIK NEGARA/MILIK DAERAH YANG BUKTI KEPEMILIKANNYA TIDAK LENGKAP DALAM RANGKA MENDAPATKAN PERLINDUNGAN HUKUM

oleh : Sobari. ABSTRAK   Pendaftaran tanah aset negara/daerah merupakan aksi penting dalam rangka pengadministrasian tanah demi mengamankan pemegang hak atas tanah dan mewujudkan penatagunaan serta administrasi tanah yang akurat dan menjamin kepastian haknya. Namun demikian pendaftaran tanah atas aset negara/daerah dalam upaya pengamanan hukum untuk memperoleh sertipikat hak atas tanah saat ini persentasenya masih […]



KEBIJAKAN FORMULASI DAN APLIKASI HUKUM PIDANA BIDANG PERIKANAN TERHADAP PENGGUNAAN ALAT PENANGKAPAN IKAN ILEGAL DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN INDONESIA

oleh : R. Herman Katimin. ABSTRAK Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan pengelolaan sumberdaya perikanan yang bertanggungjawab yang dituangkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, bertujuan untuk mencapai ketertiban, keadilan dan kesejahteraan masyarakat nelayan serta terlestarinya sumberdaya ikan dan lingkungan hayati laut, […]



EKSISTENSI PIDANA MATI DALAM SISTEM HUKUM PIDANA DI INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN TUJUAN PEMIDANAAN

oleh : Yohan Frans Unmehopa. ABSTRAK Implementasi pidana mati telah memberikan kontribusi terhadap tujuan pemidanaan, karena dilihat dari kuantitas terdapat penurunan vonis pidana mati, yaitu yang terjadi pada tahun 2009 dan tahun 2010, pidana mati dapat dipertanggungjawabkan dalam Negara Pancasila, yang diwujudkan sebagai perlindungan individu sekaligus juga melindungi masyarakat demi terciptanya keadilan dan kebenaran dalam hukum […]