Disertasi

PELAKSANAAN ASAS KONSTITUSI BERDERAJAT TINGGI DI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA, DIHUBUNGKAN DENGAN RATIFIKASI KONVENSI INTERNATIONAL WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (WIPO) COPYRIGHTS TREATY

oleh : Yoyon M. Darusman. Abstrak   Indonesia adalah negara hukum (Rechstaat) bukan negara kekuasaan (Machstaat) sebagaimana yang disebutkan dalam Penjelasan Undang-undang Dasar 1945,disebutkan pula dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 setelah amandemen bahwa Indonesia adalah negara hukum. Prinsip-prinsip negara hukum dapat dijabarkan melalui prinsip hukum di atas undang-undang, keseteraan di muka […]



TANGGUNG JAWAB PRODUK (PRODUCT LIABILITY) PELAKU USAHA TERHADAP PELANGGARAN STANDARDISASI PRODUK INDUSTRI DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN

oleh : Yuyut Prayuti. ABSTRAK Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 lahir ditujukan sebagai upaya perlindungan terhadap konsumen atas standardisasi produk barang maupun jasa yang ber-SNI demi menjamin kepastian hukum dalam usaha untuk memproduksi dan menyalurkan produk dengan mengacu pada SNI yang memenuhi persyaratan kualitas, keamanan, kenyamanan, keselamatan, dan kesehatan. Hal ini penting agar setiap produk […]



KEKUATAN MENGIKAT PEMBEBANAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK DIBUATKAN AKTA NOTARIS DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM

oleh : Sri Ahyani. ABSTRAK Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 meletakan kewajiban kepada penerima fidusia untuk melaksanakan pembebanan benda (bergerak) dengan akta jaminan fidusia yang harus dibuat dengan akta notaris. Hal ini sebagai syarat untuk mendaftarkan benda jaminan fidusia. Namun dalam praktiknya sebagian besar penerima fidusia tidak membuat akta jaminan fidusia secara notariil, sehingga pembebanan […]



TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP KEGAGALAN BERPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI TRANSAKSI ELEKTRONIK DIHUBUNGKAN DENGAN ASAS ITIKAD BAIK

oleh : NINING LATIANINGSIH. ABSTRAK Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mampu mengubah perilaku dan pola hidup masyarakat secara global, serta menjadikan dunia sebagai jaringan (net) yang luas, yang disebut wold wide web (www), memetakan dunia dengan segala bentuk kepentingannya dengan tanpa batas (boderless) sehingga menyebabkan terjadinya perubahan sosial, budaya, ekonomi dan pola penegakkan hokum yang […]



PENGATURAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PERSEWAAN TANAH DAN BANGUNAN DIKAITKAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM DALAM SISTEM HUKUM PERPAJAKAN DI INDONESIA

oleh : Nandang Najmudin. ABSTRAK Dalam rangka melaksanakan pembaharuan di bidang perpajakan, Pemerintah telah mengeluarkan PP No. 5 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas  PP No. 29 Tahun 1996 Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan. PP ini sebagai peraturan pelaksana  UU No. 17 Tahun 2000 Pasal 23 ayat (1) hurup c […]



KEKUATAN TITEL EKSEKUTORIAL SERTIPIKAT HAK TANGGUNGAN TERHADAP KEPASTIAN HUKUM PADA PELAKSANAAN LELANG SAAT TERJADINYA KREDIT MACET

Oleh: CHATARINA ANGGIA IKA HARIWATI DIAH KUSUMA WARDHANI. ABSTRAK   Pemenuhan kebutuhan dana seorang debitur yang disepakati oleh kreditur dituangkan dalam perjanjian hutang piutang yang merupakan perjanjian pokok, kemudian dilanjutkan dengan pembuatan APHT oleh PPAT yang didaftarkan di kantor Badan Pertanahan Nasional setempat untuk terbit sertipikat hak tanggungan yang mempunyai titel eksekutorial.  Dengan terbitnya sertipikat […]