Disertasi

Penataan Pembinaan Veteran dalam Tata Hukum Nasional, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1967 tentang Veteran RI.

oleh : Warsito. ABSTRAK Veteran Republik Indonesia adalah sebuah organisasi kelompok warga Negara Indonesia yang berdasarkan atas jasa dan perjuangannya dalam mempertahankan kemerdekaan Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1967 tentang Veteran Republik Indonesia, telah memberikan landasan hukum bagi kesejahteraan hidup Veteran Republik Indonesia. Namun, seiring dengan perjalanan waktu, UU tersebut sudah tidak sesuai […]



KONFLIK DAN KEKERASAN KOLEKTIF SUATU PENDEKATAN KRIMINOLOGIS TENTANG PERKELAHIAN ANTAR NAGARI AIR BANGIS DENGAN NAGARI UJUNG GADING DIPASAMAN SUMATERA BARAT

oleh :¬†ALFITRA. ABSTRAK Dalam sejarah perjalanan relasi antar etnik dibelahan bumi ini selalu diwarnai dengan konflik antar kelompok itu sendiri. Penelitian ini mengangkat masalah konflik dan kekerasan yang terjadi antar Nagari di Pasaman, Sumatra Barat, dengan meninjau aspek kekerasan yang dilakukan secara kolektif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkap isu-isu yang melatar belakangi terjadinya konflik […]



PUTUSAN HAKIM YANG ARGUMENTATIF SEBAGAI INSTRUMEN MEMBANGUN PENGADILAN BERWIBAWA

oleh :¬†Syarif Mappiasse. ABSTRAK Terdapat keterkaitan antara putusan hakim yang argumentatif, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan dan upaya membangun pengadilan yang bersih dan berwibawa. Disertasi ini berjudul “PUTUSAN HAKIM YANG ARGUMENTATIF SEBAGAI INSTUMEN MEMBANGUN PENGADILAN BERWIBAWA.” Ketidakpuasan masyarakat pencari keadilan terhadap putusan-putusan hakim, dapat disebabkan karena ketidaksesuaian antara keadilan yang tumbuh dalam perasaan hukum masyarakat […]



PERANAN PENGADILAN AGAMA DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA KEPAILITAN PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

oleh : Djafar A. Rasyid. ABSTRAK Peranan pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa kepailitan pada lembaga keuangan syariah merupakan sebuah kajian penting dalam hal implementasi perekonomian syariah. Belakangan ini, perekonomian syariah banyak mendapat perhatian dari masyarakat. Banyak lembaga syariah muncul dalam memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan dengan pelaksanaan yang berdasarkan prinsip syariah. Kehadiran hukum […]



SISTEM PENGAWASAN BADAN PERADILAN DI INDONESIA DALAM MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN KEKUASAAN KEHAKIMAN MENUJU PERADILAN YANG AGUNG

Oleh ; AMRAN SUADI ABSTRAK Terdapat 2 (dua) isu penting dan strategis yang harus direspon Mahkamah Agung RI. dan warga peradilan di Indonesia. Pertama adalah kepercayaan publik yang masih rendah dan kedua adalah independensi atau kemandirian peradilan. Kondisi ini menjadikan pengawasan badan peradilan sebagai salah satu faktor kunci untuk mengembalikan kepercayaan publik kepada pengadilan dan […]



METODE DAN PROSPEK PENYELESAIAN PERKARA PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004 (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung RI Mengenai Perselisihan Hak dan Pemutusan Hubungan Kerja)

Oleh: MUHAMMAD RUM NESSA ABSTRAK Banyak kalangan mensinyalir bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UUPPHI) masih menyisakan persoalan yuridis sehingga tidak cukup memadai dalam rangka menyelesaikan perselisihan hubungan industrial yang terjadi baik antar sesama pekerja/buruh maupun antar pekerja/buruh dengan pengusaha/majikan. Untuk menguji pandangan-pandangan tersebut, pengkajian ulang terhadap UUPPHI secara kritis […]