KEBIJAKAN FORMULASI DAN APLIKASI HUKUM PIDANA BIDANG PERIKANAN TERHADAP PENGGUNAAN ALAT PENANGKAPAN IKAN ILEGAL DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN INDONESIA

Oleh admin pada 17/03/2015


oleh : R. Herman Katimin.

ABSTRAK
Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan pengelolaan
sumberdaya perikanan yang bertanggungjawab yang dituangkan Pasal 7 ayat (1)
dan (2) UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 2004
tentang Perikanan, bertujuan untuk mencapai ketertiban, keadilan dan
kesejahteraan masyarakat nelayan serta terlestarinya sumberdaya ikan dan
lingkungan hayati laut, akan tetapi penerapan ketentuan tersebut belum maksimal
karena adanya penggunaan jaring arad modifikasi trawl yang digunakan nelayan
Desa Blanakan Subang dan Eretan Wetan Indramayu dikatagorikan dilarangan
termasuk penggunaan bahan peledak. Oleh karena itu, perlunya upaya rasional
guna menanggulangi kejahatan dengan sarana hukum pidana maupun sarana non
hukum pidana, mengingat kedua sarana tersebut harus dilakukan secara intergal
dan komprehensif.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan
formulasi dan aplikasi hukum pidana dibidang perikanan terhadap penggunaan
alat penangkapan ikan ilegal dan bagaimana prosfek untuk mewujudkan
kelestarian fungsi lingkungan hayati laut dimasa yang akan datang.
Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis
yang bersifat kualitatif dimana penelitian ini memadukan antara pendekatan
normatif dalam tatanan kebijakan formulasi hukum pidana dengan mengkaji dan
menganalisis peraturan perundang-undangan yang kemudian dianalisis sampai
sejauhmana kebijakan formulasi hukum pidana tersebut diaplikasikan sedangkan
pendekatan sosiologis meneliti langsung apa yang terjadi dimasyarakat nelayan
melalui wawancara dan observasi.
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kebijakan
formulasi hukum pidana terhadap penggunaan alat penangkapan ikan ilegal secara
substansi hukum telah diatur dalam UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan
Atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan akan tetapi terdapat kelemahan
pada unsur membuat atau memproduksikan dan memperdagangkan tidak
dijadikan sebagai perbuatan melawan hukum. Unsur subyek hukum sesuai Pasal
85 UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 2004
tentang Perikanan tidak secara spesifik sehingga menjadi kekosongan peluang
diterapkan satu orang pelaku pidana. Selain itu, sanksi pidana bagi nelayan kecil
telah diatur dalam Pasal 100B UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas
UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Selanjutnya Kebijakan aplikasi
hukum pidana dijelaskan bahwa penegak hukum belum maksimal menerapkan
ketentuan pidana mengenai larangan penggunaan alat penangkapan ikan ilegal
diwilayah pengelolaan perikanan perairan Indonesia, penerapan sanksi pidana
terhadap nelayan kecil sangat memberat sehingga perlu diatur dalam peraturan
daerah, pembentukan pengadilan perikanan yang berkedudukan di Propinsi Jawa
Barat sangat dibutuhkan sehingga perlunya penambahan PPNS, Jaksa Penuntut
Umum dan Hakim Ad Hoc yang memahami mengenai masalah perikanan,
sedangkan kebijakan non penal adalah upaya preventif melalui kegiatan patroli
perairan dan penyuluhan yang tidak maksimal sehingga perlu dilakukan secara
kontinyu dan berkesinambungan. Dengan demikian, prosfek kedepan untuk
mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan hayati laut dimasa yang akan datang
yaitu dengan diaturnya penggunaan alat penangkapan ikan diwilayah pengelolaan
perikanan perairan Indonesia, akan memberikan harapan terhadap kelestarian
sumberdaya ikan dan lingkungan hayati laut menjadi lebih baik.
Kata Kunci : Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Ilegal, Kebijakan Formulasi dan
Aplikasi Hukum Pidana serta Kebijakan Non Hukum Pidana