KEKUATAN MENGIKAT PEMBEBANAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK DIBUATKAN AKTA NOTARIS DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM

Oleh admin pada 17/03/2015


oleh : Sri Ahyani.

ABSTRAK
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 meletakan kewajiban kepada
penerima fidusia untuk melaksanakan pembebanan benda (bergerak) dengan akta
jaminan fidusia yang harus dibuat dengan akta notaris. Hal ini sebagai syarat
untuk mendaftarkan benda jaminan fidusia. Namun dalam praktiknya sebagian
besar penerima fidusia tidak membuat akta jaminan fidusia secara notariil,
sehingga pembebanan benda dengan jaminan fidusia tidak dapat didaftarkan ke
kantor pendaftaran fidusia dengan alasan nominal pinjaman kecil, adanya biaya
pendaftaran, dan prosesnya cukup lama, sehingga tidak sesuai dengan asas
kemanfaatan. Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah untuk mengetahui,
memahami dan menganalisa kekuatan mengikat pembebanan objek jaminan
fidusia yang tidak dibuatkan akta notaris jaminan fidusia terhadap perubahan
objek jaminan fidusia dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun
1999 tentang Jaminan Fidusia, dan perlindungan hukum terhadap kedudukan
kreditur dan debitur dalam pembebanan objek jaminan fidusia yang tidak dibuat
dengan akta notaris dihubungkan dengan kepastian hukum.
Metode penelitian yang digunakan adalah bersifat deskriptif analistis
dengan pendekatan yuridis normatif melalui tahap penelitian kepustakaan dan
lapangan dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dan wawancara.
Kemudian data dianalisis melalui metode normatif kualitatif tanpa
mempergunakan rumus matematis dan angka-angka.
Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa kekuatan mengikat
pembebanan objek jaminan fidusia yang tidak dibuatkan akta notaris bagi para
pihak terhadap perubahan objek jaminan fidusia, konsekuensinya tidak dapat
dilakukan pendaftaran perubahan atas objek jaminan fidusia. Hal ini berakibat
objek jaminan fidusia tidak memiliki kekuatan eksekutorial jika debitur
wanprestasi atau melakukan pelanggaran perjanjian kepada kreditur (parate
eksekusi). Sesuai dengan ketentuan Pasal 37 UUJF kreditur tidak memiliki hak
didahulukan (preferent) di dalam maupun di luar kepailitan dan atau likuidasi.
Dengan demikian kedudukan kreditur sebagai kreditur konkuren bukan sebagai
kreditur preferent. Sedangkan mengenai perlindungan hukum terhadap kedudukan
kreditur dan debitur dalam pembebanan objek jaminan fidusia yang tidak dibuat
dengan akta notaris sangat lemah. Hal ini karena perjanjian antara kreditur dengan
debitur termasuk dalam perjanjian di bawah tangan yang memiliki kekuatan
sepanjang para pihak meyakini keberadaan akta tersebut. Jika debitur wanprestasi
dan mengingkari keberadaan isi akta tersebut kemudian kreditur melakukan
eksekusi objek jaminan fidusia tidak melalui badan pelelangan umum, sesuai
dengan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata tindakan kreditur dikategorikan
sebagai perbuatan melawan hukum. Hal ini tidak sesuai dengan tujuan kepastian
hukum.
Kata kunci : kekuatan mengikat, pembebanan objek jaminan fidusia, akta
notaris, kepastian hukum