PENERAPAN PRODUK PERBANKAN SYARIAH YANG MENGGUNAKAN AKAD WADIAH DIHUBUNGKAN DENGAN FIQIH MUAMALAH

Oleh admin pada 17/02/2015


Image (224)

OLEH : INDRA FAJAR ALAMSYAH

“indra fajar alamsyah” <indrafajaralamsyah@gmail.com>

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Islam adalah agama yang sangat sempurna. sehingga bisa dikatakan adalah agama yang bersifat universal dan komprehensif. Islam adalah Agama yang sesuai pada setiap waktu dan tempat yang berarti mencakup seluruh aspek kehidupan baik itu dalam bermuamalah maupun ibadah. Sedangkan yang di maksud dalam bidang muamalah sendiri mempunyai arti yang cukup luas, salah satunya dalam bidang ekonomi dan perbankan.[1]

Salah satu sarana yang mempunyai peranan strategis dalam kegiatan perekonomian adalah Perbankan. Peran strategis tersebut terutama disebabkan oleh fungsi utama perbankan sebagai financial intermediary, yaitu sebagai suatu wahana yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efesien.[2]

Perbankan syariah pada dasarnya merupakan pengembangan dari konsep ekonomi Islam, terutama dalam bidang keuangan. Perbankan syariah dalam peristilahan internasional dikenal sebagai Islamic Banking.[3] Bank syariah pada awalnya dikembangkan sebagai suatu respon dari kelompok ekonom dan praktisi perbankan muslim yang berupaya mengakomodasi desakan dari berbagai pihak yang menginginkan agar tersedia jasa transaksi keuangan yang dilaksanakan sejalan dengan nilai moral dan prinsip-prinsip syariah Islam. Utamanya adalah yang berkaitan dengan pelarangan praktek riba, kegiatan maisir (perjudian), Gharar (ketidakjelasan) dan pelanggaran prinsip keadilan dalam transaksi serta keharusan penyaluran dana investasi pada kegiatan usaha yang etis dan halal secara syariah.[4]

Lembaga keuangan syariah seperti perbankan syariah di Indonesia keberadaannya telah diatur dalam undang-undang, yaitu Undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan Undang-undang nomor 7 tahun tahun 1992 tentang perbankan. Hingga kini terdapat banyak institusi bank syariah di Indonesia.[5]

Keberadaan lembaga keuangan dalam Islam adalah vital karena kegiatan bisnis dan roda ekonomi tidak akan berjalan tanpanya. Bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga.[6] Tujuan utama dari pendirian lembaga keuangan berlandaskan etika ini adalah tiada lain sebagai upaya kaum muslimin untuk mendasari segenap aspek kehidupan ekonominya berlandaskan Al-Qur’an dan As-Sunnah.[7]

Sebagaimana diketahui bahwa bank syariah dibentuk adalah sebagai koreksi atas bank konvensional yang beroperasi dengan sistem bunga yang dianggap oleh sebagian ulama sebagai riba. Oleh karena itu dengan bank syariah dioperasikan tidak menggunakan sistem bunga melainkan dengan sistem bagi hasil.[8]

Kendatipun perbankan syariah melalui program-programnya telah mensosialisasikan produk syariah ke masyarakat umum, namun masih ada sebagian masyarakat yang belum memahami beberapa produk syariah, padahal apabila dikaji tentang manfaatnya, semua produk syariah tentunya mempunyai fungsi dan perannya masing-masing dalam kehidupan ekonomi umat.

Pada fase perkembangan saat ini, perbankan syariah tidak hanya memiliki peluang, melainkan juga berbagai permasalahan. Nasabah dan masyarakat secara umum masih melihat bank syariah sama dengan bank konvensional karena margin yang harus dibayar oleh nasabah tak kalah tinggi dengan bunga. Sisi sumber daya manusia (SDM) di perbankan syariah turut menjadi bahasan sebagai salah satu pesoalan yang harus segera dituntaskan.[9]

Hal-hal diatas, diakui ataupun tidak, merupakan titik lemah perbankan syariah yang menjadi prioritas pikiran kita bersama. Padahal kunci kesuksesan perbankan syariah sangat tergantung dengan tingkat kepercayaan publik terhadap kekuatan financial bank yang bersangkutan. Untuk meraih kepercayaan tersebut adalah dengan tingkat kualitas informasi yang diberikan kepada publik. Bank syariah harus mampu meyakinkan publik bahwa ia memiliki kemampuan dan kapasitas di dalam mencapai tujuan-tujuan finansial maupun tujuan-tujuan yang sesuai dengan syariat Islam.

Berkaitan dengan itu, produk-produk Bank Syariah pun tak luput dari permasalahan. Di dalam prakteknya, terdapat temuan-temuan yang bisa jadi akan mengurangi tingkat keparcayan publik kalau saja dibiarkan berlanjut tanpa ada tindakan dari bank syariah. Selain itu, dalam perspektif syariah pun, perlu kiranya untuk ditinjau ulang bagaimana sebaiknya implementasi akadnya sehingga tidak merugikan kedua belah pihak, baik pihak bank maupun nasabah.

Di antara produk Syariah yang ingin dibahas dalam makalah ini adalah produk Giro dan Tabungan Syariah, yang sulit ditemukan dasar hukumnya secara fikih. Pada prinsipnya, landasan kedua produk ini benar menurut fikih karena berlandaskan wadiah. Hanya saja, dalam implementasinya bank Syariah menerapkan prinsip wadiah yad amanah dan wadiah yad dhamanah. Terkait dengan kedua produk tersebut, dalam pelaksanaannya perbankkan Syariah lebih menerapkan prinsip wadiah yad dhamanah, maka penulis menarik identifikasi masalah sebagai berikut.

  1. Identifikasi masalah:
  2. Bagaimana tanggung jawab wadii’ kepada muwaddi’ dalam akad wadiah dihubungkan dengan fiqih muamalah?
  3. Bagaimana penerapan produk perbankan syariah yang menggunakan akad wadiah dihubungkan dengan fiqih muamalah?
  4. Tujuan Penulisan:
  5. Untuk mengetahui tanggung jawab wadii’ kepada muwaddi’ dalam akad wadiah dihubungkan dengan fiqih muamalah
  6. Untuk mengetahui penerapan produk perbankan syariah yang menggunakan akad wadiah dihubungkan dengan fiqih muamalah

PEMBAHASAN

Tanggung Jawab Wadii’ kepada Muwaddi’ dalam akad wadiah Dihubungkan dengan Fiqih Muamalah

Al Wadiah adalah titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penyimpan menghendakinya.[10]

Barang titipan dalam fiqih dikenal dengan sebutan wadi’ah, menurut bahasa, wadi’ah ialah sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya supaya dijaga (Ma Wudi’a ‘Inda Ghair Malikihi Layahfadzuhu), berarti bahwa wadi’ah ialah memberikan, makna yang kedua wadi’ah dari segi bahasa adalah menerima, seperti seseorang berkata: “awda’tubu” artinya aku menerima harta tersebut darinya (Qabiltu minhu dzalika al-Mal Liyakuna Wadi’ah ‘Indi), secara bahasa wadi’ah memiliki 2 makna, yakni memberikan harta untuk dijaga dan pada penerimaannya.[11]

Dalam tradisi islam, wadi’ah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendakinya.

Wadi’ah menurut pasal 20 ayat 17 komplikasi Hukum Ekonomi Syari’ah(2009) ialah penitipan dana antara pihak pemilik dengan pihak penerima titipan yang dipercaya untuk menjaga dana tersebut. Aplikasi wadi’ah terhadap dalam fatwa DSN-MUI No.36/DSN-MUI/X/2002 tentang sertifikat wadi’ah Bank Indonesia.

Setelah diketahui definisi wadi’ah, maka dapat dipahami bahwa yang dimaksud wadi’ah adalah penitipan, yaitu akad seseorang kepada yang lain dengan menitipkan benda untuk dijaganya secara layak. Apabila ada kerusakan pada benda titipan tidak wajib menggantinya, tapi bila kerusakan itu disebabkan oleh kelalaiannya maka diwajibkan menggantinya.[12]

Keharusan menjaga wadi’ah

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

أَدِّ الأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ وَلاَ تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

 

“Tunaikanlah amanah kepada orang yang mengamanahkan kepadamu, dan janganlah kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu.” (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi, dishahihkan oleh Syaikh Al Albani dalam Al Irwaa’ 5/381).

Orang yang merasa mampu dan sanggup menerima barang titipan adalah sangat baik dan mengandung nilai ibadah yang mendapat pahala disamping mempunyai nilai sosial yang tinggi. Akan tepai agar titipan tersebut tidak akan menimbulkan masalah dikemudian hari, maka disyaratkan :[13]

  1. Barang titipan itu tidak memberatkan dirinya maupun keluarganya
  2. Tidak memungut biaya pemeliharaan
  3. Kalau sudah sampai waktunya diambil atau disampaikan kepada yang berhak

Dengan demikian apabila barang titipan itu mengalami kerusakan akibat kelalaian orang yang menerimanya, maka ia wajib menggantikannya.

Adapun kriteria kelalaian antara lain:[14]

  1. Orang yang dipercaya titipan menyerahakan kepada orang lain tanpa sepengetahuan yang memilikinya
  2. Barang titipan itu dipergunakan atau dibawa pergi sehingga rusak atau hilang
  3. Menyia-nyiakan barang titipan
  4. Berkhianat, yaitu ketika barang titipan diminta tidak dikabulkan, tanpa sebab yang jelas
  5. Lalai atau tidak hati-hati dalam memelihara barang titipan
  6. Ketika yang dititipi barang itu sakit atau meninggal tidak berwasiat kepada ahli warisnya atau keluarganya tentang barang titipan, sehingga mengakibatkan barang rusak dan hilang.

Hukum menerima wadi’ah atau barang titipan itu ada 4 (empat), yaitu :[15]

  1. Sunnah, yaitu bagi orang yang percaya pada dirinya bahwa dia sanggup memelihara dan menjaganya, menerimanya bila disertai niat yang tulus ikhlas kepada Allah. Dianjurkan menerima wadii’ah, karena ada pahala yang besar di sana, berdasarkan hadits:

 

وَاللَّهُ فِى عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِى عَوْنِ أَخِيه

“Dan Allah akan menolong seorang hamba, jika hamba itu mau menolong saudaranya.” (HR. Muslim)

  1. Wajib, yaitu apabila sudah tidak ada lagi orang yang bisa dipercaya, kecuali hanya dia satu-satunya
  2. Haram, apabila dia tidak kuasa atau tidak sanggup menjaganya sebagaimana mestinya, karena seolah-olah dia membiarkan pintu kerusakan atau hilangnya barang titipan
  3. Makruh, menitipkan kepada orang yang dapat menjaganya tetapi ia tidak percaya pada dirinya, bahkan dikhawatirkan kemudian hari dia akan berkhianat terhadap barang titipan itu.

Wadii’ (orang yang dititipi) tidaklah menanggung barang titipan kecuali jika dia meremehkan atau melakukan jinayat (berindak salah) terhadap barang titipan berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Daruquthni.

لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَوْدَعِ غَيْرِ المُغِلِّ ضَمَانٌ

“Bagi orang yang dititipi yang bukan pengkhianat tidaklah menanggung.”

Amr bin Syu’aib juga meriwayatkan dari bapaknya dari kakeknya bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

مَنْ أُوْدِعَ وَدِيْعَةً فَلاَضَمَانَ عَلَيْهِ

“Barangsiapa yang dititipkan wadii’ah, maka dia tidaklah menanggungnya.” (HR. Ibnu Majah, dan dihasankan oleh Syaikh Al Albani dalam Shahih Ibnu Majah).

Abu Bakar radhiyallahu ‘anhu pernah memutuskan tentang wadii’ah yang berada dalam sebuah kantong, lalu hilang karena bolongnya kantong tersebut bahwa ia (orang yang dititipi) tidak menanggungnya. Bahkan Urwah bin Az Zubair pernah meminta dititipkan kepada Abu Bakar bin Abdurrahman bin Harits bin Hisyam  harta dari harta milik bani Mush’ab, lalu ternyata harta tersebut tertimpa musibah ketika masih berada di Abu Bakar atau sebagian harta itu, maka Urwah mengutus seseorang untuk memberitahukan, “Bahwa kamu tidak perlu menanggungnya. Kamu hanyalah orang yang diamanahi.” Lalu Abu Bakar berkata, “Saya telah mengetahui bahwa saya tidak menanggung, akan tetapi nanti orang-orang Quraisy menyebutkan bahwa diriku sudah tidak amanah”, lalu Abu Bakar menjual harta miliknya dan melunasinya.[16]

Penerima titipan harus menjaganya di tempat terjaga yang standar atau sesuai barang tersebut secara ‘uruf sebagaimana hartanya dijaga. Jika barang titipan berupa hewan, maka muuda’ harus memberinya makan. Jika tidak diberi makan tanpa ada perintah dari pemiliknya, lalu hewan itu mati, maka muuda’ harus menggantinya, karena memberi makan hewan adalah diperintahkan. Di samping dia harus menanggungnya, dia juga berdosa karena tidak memberi makan dan minum kepada hewan tersebut hingga mati, karena wajib baginya memberi makan dan minum sebagai pemenuhan terhadap hak Allah Ta’ala, dimana hewan tersebut memiliki kehormatan.[17]

 Penerapan Produk Perbankan Syariah yang Menggunakan Akad Wadiah pada Perbankan Syariah Dikaitkan dengan Fiqih Muamalah

 

Wadi’ah secara etimologi adalah wada`a yang berarti meninggalkan/ meletakkan atau titipan. Secara terminologi, wadi’ah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak yang lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendakinya. Dalam mendefinisikannya, paling tidak ada tiga ulama mazhab yang berupaya menjelaskannya, ulama mazhab Hanafi mengatakan wadi’ah adalah mengikut sertakan orang lain dalam memelihara harta baik dengan ungkapan yang jelas maupun isyarat. Sedangkan menurut ulama mazhab Syaf’i dan Maliki yaitu mewakilkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu.[18]

Kata wadi’ah berasal dari wada’asy syai-a, yaitu meninggalkan sesuatu. Sesuatu yang seseorang tinggalkan pada orang lain agar dijaga disebut wadi’ah, karena dia meninggalkannya pada orang yang sanggup menjaga. Secara harfiah, Al-wadi’ah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak yang lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendakinya.[19]

Al-wadi’ah adalah amanah bagi orang yang menerima titipan dan ia wajib mengembalikannya pada waktu pemilik meminta kembali firman Allah SWT;

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Kemudian berdasarkan fatwa Dewan Syari’ah Nasional (DSN) No: 01/DSN-MUI/IV/2000, menetapkan bahwa Giro yang dibenarkan secara syari’ah, yaitu giro yang berdasarkan prinsip Mudharabah dan Wadi’ah. Demikian juga tabungan dengan produk Wadi’ah, dapat dibenarkan berdasarkan Fatwa DSN No: 02//DSN-MUI/IV/2000, menyatakan bahwa tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip Mudharabah dan Wadi’ah.

Dalam penjelasan undang-undang perbankan syari’ah tahun 2008, pasal 19, ayat 1, huruf a, dinyatakan:

“Yang dimaksud dengan “Akad wadi’ah” adalah Akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang.”

Definisi ini selaras dengan definisi wadi’ah dalam ilmu fiqih. Dalam kitab I’anatut Thalibin karya Ad Dimyathy dijelaskan bahwa wadhi’ah adalah: “Suatu akad yang betujuan menjaga suatu harta.[20]

Dapat diketahui bahwa wadi’ah merupakan titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki. Selain itu, menurut Bank Indonesia, wadi’ah adalah akad penitipan barang/uang antara pihak yang mempunyai barang/uang dengan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang/uang.[21]

Dilihat dari segi akadnya ada beberapa bentuk wadi`ah yaitu : Pertama, wadiah yad amanah adalah akad penitipan barang/uang dimana penerima titipan tidak diperkenankan menggunakan barang/uang yang dititipkan dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang/uang titipan yang bukan di akibatkan perbuatan atau kelalaian penerima titipan. Kedua, wadiah yad dhamanah adalah akad penitipan barang/uang dimana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang/uang dapat memanfaatkan barang/uang dan harus bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan barang/uang titipan.

Dalam penerapannya, produk bank Syariah dengan akad wadiah menerapkan prinsip wadiah yad amanah dan wadiah yad dhamanah. Terkait dengan kedua produk tersebut, dalam pelaksanaannya perbankkan Syariah lebih menerapkan prinsip wadiah yad dhamanah. Padahal, akad wadiah yad dhamanah secara nama tidak ditemukan dalam literatur fikih klasik dan apabila dibedah prinsip ini ditemukan dua akad yang sifatnya bertentangan namun dipaksakan.

Adanya unsur dua akad dalam prinsip wadiah yad dhamanah, karena di dalam praktiknya baik produk Giro Wadiah ataupun Tabungan Wadiah, bank meminta pihak penitip (nasabah) memberikan kewenangan kepada pihak bank untuk mengelola titipan/asetnya, dan bank memiliki hak penuh atas hasil  yang diperoleh dari pemanfaatan titipan nasabah, yang dengan kata lain bank tidak dikenai tanggungjawab (kewajiban) membagi hasilnya.

Padahal, secara asal di dalam prinsip wadiah, pemanfaatan suatu titipan dalam bentuk apapun hukumnya terlarang, karena apabila telah ada unsur penggunaan oleh pihak yang dititipi maka akadnya pun berubah. Di dalam fikih, yang demikian dikatakan sebagai prinsip pinjam-meminjam (qard). Melalui sekilas gambaran seputar prinsip wadiah yad dhamanah yang di dalamnya terkandung unsur wadiah dan qard, namun lebih layak berlandaskan qard.

Wadiah pada prinsipnya adalah membantu pihak penitip, dan pihak yang dititipi posisisnya sebagai pihak penolong. Karena itulah, sifat dari wadiah adalah amanah. Dalam kitab I’anatut Thalibin karya Ad Dimyathy dijelaskan bahwa wadhi’ah adalah: “Suatu akad yang betujuan menjaga suatu harta.”[22]

Dalam menjalankan praktek wadiah, dana nasabah yang dititipkan di bank syariah mendapat jaminan aman, dan perbankan syari’ah wajib menanggung segala resiko yang tejadi pada dana nasabah. Selanjutnya bukan hanya menjamin, namun lebih jauh lagi, perbankan syari’ah memberi keuntungan yang kemudian disebut dengan ‘bagi hasil’.

Jika kita bandingkan antara menitipkan di perbankan syariah dan menabung di bank konvensional, menabung di perbankan konvensional, paling sedikit kita mendapatkan dua ‘keuntungan': Pertama, dana aman dan kedua, bunga tabungan yang didapatkan setiap bulan. Sedangkan besaran bunga yang and didapatkan setiap bulan, sesuai dengan suku bunga yang ditetapkan bank. Dengan memahami dua konsep transaksi ini, secara sederhana kita bisa menangkap adanya kemiripan antara konsep wadiah bank syariah dengan tabungan konvensional, jika mengacu bahwa menitipkan uang harus mendapat kelebihan.

Jika kita cermati lebih lanjut, dapat diketahui dengan jelas bahwa wadi’ah yang ada di perbankan syariah bukanlah wadiah yang dijelaskan dalam kitab-kitab fiqih. Wadi’ah perbankan syariah yang saat ini dipraktekkan, lebih relevan dengan hukum dain/piutang, karena pihak bank memanfaatkan uang nasabah dalam berbagai proyeknya. Sebagaimana nasabah terbebas dari segala resiko yang terjadi pada dananya. Karena alasan ini, banyak dari ulama kontemporer yang mengkritisi penamaannya dengan wadi’ah. Dan sebagai gantinya mereka mengusulkan untuk menggunakan istilah lain, semisal al-hisab al-jari atau yang secara bahasa bermakna account.

Sehingga apa yang diterapkan oleh perbankan syariah sejatinya ialah akad hutang piutang yang kemudian disebut dengan wadiah. Bila demikian tidak diragukan keuntungan yang diperoleh nasabah darinya adalah bunga alias riba, berdasarkan kaidah fiqih yang telah disepakati oleh ulama’:

“Setiap piutang yang mendatangkan kemanfaatan maka itu adalah riba” (al-Qawaid an-Nuraniyah, hlm. 116)[23]

Adanya kewenangan untuk memanfaatkan barang, memiliki hasilnya dan menanggung kerusakan atau kerugian adalah perbedaan utama antara wadi’ah dan dain (hutang-piutang). Dengan demikian, bila ketiga karakter ini telah disematkan pada akad wadi’ah, maka secara fakta dan hukum akad ini berubah menjadi akad hutang piutang dan bukan wadi’ah. Dan dengan segala konsekwensinya, berbagai hukum utang piutang berlaku pada praktek wadi’ah yang diterapkan oleh perbankan syari’ah.

Permasalahan ini harus dikuasai dan senantiasa diingat, agar tidak terkecoh dengan perubahan nama atau sebutan riba. Masyarakat pada zaman ini telah mengubah nama riba menjadi bunga atau faidah, dan mengubah nama piutang menjadi tabungan atau wadi’ah.

Piutang (al-qardhu) adalah suatu akad berupa memberikan harta kepada orang yang akan menggunakannya dan kemudian ia berkewajiban mengembalikan gantinya. Adapun akad tabungan atau wadi’ah adalah menyerahkan harta kepada orang yang menjaganya/menyimpankannya (baca Mughni al-Muhtaj, 3/79, Kifayah al-Akhyaar oleh Taqiyuddin al-Hishny, 2/11 dan asy-Syarhu al-Mumti’, 10/285).[24]

PENUTUP

Simpulan

  1. Wadi’ah adalah penitipan, yaitu akad seseorang kepada yang lain dengan menitipkan benda untuk dijaganya secara layak. Apabila ada kerusakan pada benda titipan tidak wajib menggantinya, tapi bila kerusakan itu disebabkan oleh kelalaiannya maka diwajibkan menggantinya.
  2. Wadi’ah yang ada di perbankan syariah bukanlah wadiah yang dijelaskan dalam kitab-kitab fiqih. Wadi’ah perbankan syariah yang saat ini dipraktekkan, lebih relevan dengan hukum dain/piutang, karena pihak bank memanfaatkan uang nasabah dalam berbagai proyeknya. Adanya kewenangan untuk memanfaatkan barang, memiliki hasilnya dan menanggung kerusakan atau kerugian adalah perbedaan utama antara wadi’ah dan dain (hutang-piutang) . Dengan demikian, bila ketiga karakter ini telah disematkan pada akad wadi’ah, maka secara fakta dan hukum akad ini berubah menjadi akad hutang piutang dan bukan wadi’ah.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

Abdul Ghofur Anshori. 2007. “Perbankan Syari’ah di Indonesia”.  Yogyakarya:  Gadjah Mada University Press

Abdullah Saeed. 2003. “Bank Islam dan Bunga, Studi Kritis dan Interprestasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga” Yogyakarta, Pustaka Pelajar ,Ctk. Pertama

Adi Warman Azram karim. 2003. “Bank Islam, analisis fiqh dan keuangan”, Jakarta: IIIT Indonesia

_______________________. 2004. “Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan”.  Jakarta :  PT. Raja Grafindo Persada

_______________________. 2006. “Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan”.  Jakarta: RajaGrafindo Persada

Adrian Sutedi. 2009. “Perbankan Syariah ,Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum”. Bogor: Ghalia Indonesia

Gemala Dewi. 2007. “Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian  Syariah di Indonesia”.  Jakarta : Kencana

Hirsanuddin. 2008. “Hukum Perbankan Syariah di Indonesia”. Yogyakarta: Genta Press, Tahun 2008

Muhammad Syafi’i Antonio. 2001. “Bank Syari’ah Dari Teori ke Praktek”,  Jakarta: Gema Insani

_______________________. 2007. “Bank Syari’ah”. Jakarta: Gema Insani

Nasrun Haroen. 2000. “Fiqh Mu’amalah, Cetakan Pertama”,Jakarta:  Gaya Media Pratama

Veithzal Rivai, dkk. 2007. “Bank and Financial Institution Management Conventional & Sharia Syistem”. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Zainul Arifin. 1999. “Memahami Bank Syariah”.  Jakarta : Pustaka Alvabet

 

Sumber Jurnal:

Muh Sabir, dkk. “Pengaruh Rasio Kesehatan Bank Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Dan Bank Konvensional Di Indonesia”, Jurnal Analisis, Juni 2012, Vol 1 No. 1, ISSN 2303-1001

Ali Mutasowifin. 2003. “Menggagas Strategi Bank Syari’ah di Pasar  Non muslim”. Jurnal Universitas Paramadina, vol 3 No 1, hlm. 31

Muhammed Mustapha. “The Case for Integration of Islamic Banking Principles Into The Nigerian Banking System”. African Journal of Social Science Volume 2 Number 2 (2012)

Ahmad Basri bin Ibrahim, Azman bin Mohd Noor. “The Application of Wadi‘ah Contract By Some Financial Institutions in Malaysia”.  International Journal of Business and Social Science Vol. 2 No. 3 [Special Issue – January 2011], Tahun 2011

Syukriah Ali, Najah Mokhtar, Norridzwan Abidin, dan Rosliza MD Zani. “The determining factors of wadiah saving deposits in Malaysia”. Elixir International Journal Universiti Teknologi MARA, Vol. 43 Februari 2012

 

[1] Muhammad Syafi’I Antonio, “Bank Syari’ah Dari Teori ke Praktek”,  Jakarta:Gema Insani, Tahun 2001, hlm 1

[2] Muh Sabir, dkk, Pengaruh Rasio Kesehatan Bank Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Dan Bank Konvensional Di Indonesia, Jurnal Analisis, Juni 2012, Vol 1 No. 1, ISSN 2303-1001, hlm. 80.

[3] Veithzal Rivai, dkk., “Bank and Financial Institution Management Conventional & Sharia Syistem”, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Tahun 2007, hlm. 4

[4] Adrian Sutedi, “Perbankan Syariah ,Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum”, Bogor: Ghalia Indonesia, Tahun 2009, hlm. 3

[5] Mutasowifin, Ali, September 2003, Menggagas Strategi Bank Syari’ah di Pasar  Non muslim, Jurnal Universitas Paramadina, vol 3 No 1, Jakarta

[6] Muhammed Mustapha, “The Case for Integration of Islamic Banking Principles Into The Nigerian Banking System”, African Journal of Social Science Volume 2 Number 2 (2012), hlm. 41

[7] Hirsanuddin, “Hukum Perbankan Syariah di Indonesia”, Yogyakarta: Genta Press, Tahun 2008, hlm 11

[8] Adiwarwan A. Karim, “Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan”, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006, hlm 203

[9] Gemala Dewi, “Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian  Syariah di Indonesia”,  Jakarta : Kencana, Tahun 2007, hlm. 14

[10] Adiwarman A. Karim, “Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan”,  Jakarta :  PT. Raja Grafindo Persada, Tahun 2004, hlm. 23

[11] Ahmad Basri bin Ibrahim, Azman bin Mohd Noor, “The Application of Wadi‘ah Contract By Some Financial Institutions in Malaysia”, International Journal of Business and Social Science Vol. 2 No. 3 [Special Issue – January 2011], Tahun 2011, hlm. 256

[12] Ibid

[13] Zainul Arifin, “Memahami Bank Syariah”,  Jakarta : Pustaka Alvabet, 1999., hlm. 48

[14] Ibid

[15] Abdul Ghofur Anshori, “Perbankan Syari’ah di Indonesia”,  Yogyakarya:  Gadjah Mada University Press, Tahun 2007, hlm. 72

[16] Ibid, hlm. 74

[17] Ibid, hlm. 75

[18] Muhammad Syafi’I Antonio, “Bank Syari’ah”, Jakarta: Gema Insani, Tahun 2007., hal.86

[19] Syukriah Ali, Najah Mokhtar, Norridzwan Abidin, dan Rosliza MD Zani, “The determining factors of wadiah saving deposits in Malaysia”, Elixir International Journal Universiti Teknologi MARA, Vol. 43 Februari 2012

[20] Abdullah Saeed,  Bank Islam dan Bunga, Studi Kritis dan Interprestasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga, Yogyakarta, Pustaka Pelajar ,Ctk. Pertama, 2003, hlm.67

[21] Adi Warman Azram karim, “Bank Islam, analisis fiqh dan keuangan”, Jakarta: IIIT Indonesia, 2003 hlm 95

[22] Abdullah Saeed, Ibid, hlm. 72

[23] Baca Mughni al-Muhtaj oleh asy-Syarbiny asy-Syafi’i, 2/117 dan asy-Syarhu al-Mumti’ oleh Ibnu ‘Ustaimin, 9/93,  dalam Nasrun Haroen, “Fiqh Mu’amalah”, Cetakan Pertama, Gaya Media Pratama, Jakarta: Tahun 2000, hlm. 83

[24] Ibid