PENERAPAN  UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH DALAM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

Oleh admin pada 17/02/2015


 Image (224)

SUTRISNO

 

ABSTRAK

Prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam Al-Quran dan Hadis telah diimplementasikan dalam  perbankan  syariah. Implementasi baru sebagian karena bank syariah dalam operasionalnya masih dibatasi oleh peraturan Bank Indonesia dan peraturan/perundang-undangan yang berlaku,  misalnya prinsip mudharabah, prinsip Mudharabah (mark-up), prinsip Bai’ Salam, prinsip Wadi’ah, prinsip Musyarakah, prinsip sewa (Ijarah). Bank  syariah dalam pelaksanaan pengoprasiannya tidak semata-mata berdasarkan pada prinsip bagi hasil, tetapi lebih ditentukan pihak nasabah memilih produk perbankan yang mana yang diinginkan, karena lain produk jasa lain pula sistemnya hal ini sesuai dengan yang diatur dalam undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Kata Kuci: Prinsip-prinsip, Ekonomi Syariah, Perbankan Syariah

PENDAHULUAN

  1. Latar Belakang Masalah

Allah sebagai sumber segala hukum telah memberikan kelebihan terhadap diri manusia yang berupa akal dan pikiran, hal ini sesuai dengan kehendak Allah, bahwa Allah menciptakan manusia itu untuk dijadikan Khalifah di muka bumi ini. Manusia adalah sebaik-baik mahkluk ciptaan Allah, walaupun Allah waktu menunjuk manusia sebagai khalifah di muka bumi, malaikat dan iblis tidak bisa menerima, tetapi Allah tetap pada pendiriannya, seperti yang diwahyukan dalam Al Quran surat Al-Baqarah (2) ayat 30.

Dengan menyandang sebagai khalifah, manusia dibebani tanggung jawab lebih dari pada makhluk Allah lainnya. Dari tanggung jawab inilah manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya tidak diperbolehkan berbuat semaunya sendiri, termasuk dalam pemenuhan kebutuhan dibidang ekonomi.

Melihat praktik perekonomian yang ada di dalam masyarakat yang tidak sesuai dengan petunjuk Allah, inilah intensitas usaha para ulama dan cendikiawan muslim untuk mendirikan bank tanpa bunga di Indonesia menjadi semakin meningkat pada saat pemerintah meluncurkan kebijakan liberalisasi perbankan pada Oktober 1988 yang dikenal dengan PAKTO 88. Tetapi pada saat itu belum ada peraturan perundang-undangan yang mendukung pendirian bank tanpa bunga itu, kecuali klausul yang dapat ditafsirkan bahwa bank dapat membayar atau membebankan bunga 0 % kepada nasabahnya. Beranjak dari beberapa peringatan Allah Saw, Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia, mulai memikirkan keselamatan kehidupan warga negaranya, khususnya kegiatan ekonomi yang sementara ini tidak mendasarkan pada prinsip-prinsip syariat Islam, mulai sekarang harus dipikirkan. Tahun 1990  para ulama menyelenggarakan lokakarya tentang “Bank dan Bunga Bank” di Cisarua Bogor, 19-23 Agustus 1990, hasilnya direkomendasikan kepada pemerintah, dan ditindaklanjuti dengan mengesahkan Undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan,  dan mendirikan bank Muamalat Indonesia sebagai bank syariah pertama yang beroperasi di Indonesia.

Sebenarnya mengenai pelarangan riba sudah disebutkan secara tegas dalam Al-Quran surat Ali Imran (3) ayat 130:

Nilai aqidah menjadi landasan utama sekaligus filosofi dasar dalam berekonomi. Semangat aqidah Islamiyah yang tercermin dalam rukun iman merupakan aspek fundamental yang harus dipegang dan dimiliki bagi setiap pelaku ekonomi. Sesuai firman Allah Swt pada surat Adz-Dzariyaat (51) ayat 56 :

Bank memainkan suatu peranan yang sangat menentukan dalam pengalokasian sumber-sumber keuangan yang tersedia di dalam masyarakat.Namun dengan melihat kenyataan yang ada, dalam percaturan perekonomian global saat ini rasanya kita tidak bisa lepas dari adanya dual system dalam perekonomian, yaitu ekonomi syariah dan ekonomi konvensional yang sudah sejak lama kita kenal. Demikian pula dalam penerapan sistem ekonomi pada lembaga-lembaga keuangan seperti perbankan maupun lembaga keuangan lainnya, sehingga lahir istilah perbankan syariah dan perbankan konvensional. Perbedaan keduanya terletak pada philosophy of economics, bukan pada science of economics, philosophy of economics memberikan ruh pemikiran dengan nilai-nilai Islam dan batasan-batasan syariah, sedangkan science of economics berisi alat-alat analisis ekonomi yang dapat digunakan. (Adiwarman A Karim, 2001: 60).

Di Indonesia , dengan disahkannya Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah telah terdapat legitimasi yuridis secara tegas bukan saja kemungkinan untuk tumbuh dan berkembangnya perbankan syariah, melainkan juga  perlu mengembangkan lembaga syariah non bank. Apabila semula menurut Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, bank konvensional tidak boleh memiliki Islamic window dalam melakukan kegiatan usahanya, maka dengan dirubahnya undang-undang tersebut menjadi Undang-undang nomor 10 tahun 1998 dan diperkuat lagi dengan disahkannya undang-undang nomor 21 tahun 2008 serta Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, maka bank konvensional di Indonesia  dibenarkan untuk membuka Islamic window, di samping kegiatannya yang sudah lazim dilakukan dalam memberikan jasa-jasa perbankan dengan sistem konvensional, juga bisa menawarkan perbankan syariah.

Mengingat  semangat yang terkandung dalam undang-undang nomor 21 tahun 2008 itu, yaitu semangat untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya jasa-jasa perbankan syariah sebagai alternatif pembiayaan yang dapat diberikan oleh pasar keuangan di Indonesia, maka dunia perbankan Indonesia dan masyarakat pengguna jasa perbankan perlu dilakukan sosialisasi yang benar mengenai apa dan bagaimana bank syariah atau bank yang melakukan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah tersebut.  Selanjutnya, perlu juga diberikan pengertian mengenai kedudukan perbankan syariah dalam tata hukum perbankan Indonesia. Yang juga perlu disampaikan adalah pesan bahwa bank yang melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah berlaku pula prudential standards atau rambu-rambu kesehatan bagi perbankan sebagaimana bank konvensional yang ditentukan oleh undang-undang perbankan dan ketentuan-ketentuan Bank Indonesia.

Pada dasarnya bank syariah dan konvensional adalah sama-sama lembaga keuangan yang menjalankan aktivitas bisnis dan mengedepankan keuntungan. Namun dalam tataran filosofis dan aplikasi, sesungguhnya kedua bentuk sistem keuangan ini mempunyai perbedaan yang sangat signifikan baik dari dalam hal semangat dasar, landasan operasional sampai pada produk yang ditawarkan.

Penafsiran mengenai riba yang berpendapat bahwa bunga perbankan modern (konvensional) adalah riba telah menimbulkan kebutuhan masyarakat mengenai perlunya didirikan lembaga-lembaga keuangan yang kegiatan usahanya berdasarkan selain bunga. Dalam hubungan ini, perbankan syariah merupakan pengganti dari sistem perbankan barat yang dianggap modern tersebut. Praktik-praktik perbankan syariah harus dilaksanakan dengan menggunakan intrumen-instrumen keuangan yang bertumpu pada asas pembagian keuntungan dan kerugian bukan pada bunga. (Sutan Remy, 1999: 19).

Sistem bagi hasil sebagai identitas bank syariah tentunya mempunyai mekanisme sistem operasional yang sangat berbeda dengan prinsip bunga pada bank konvensional. Dimana pada sistem bagi hasil keuntungan dan pendapatan dilihat berdasarkan untung dan rugi dari bisnis yang dijalankan dan bagi hasil sangat fleksibel dan tidak bisa diprediksikan, sedangkan pada sistem bunga yang diterapkan pada bank konvensional lebih mengedepankan aspek hitungan tetap. Hal ini menjadikan bank syariah sangat rentan terhadap krisis dan kemungkinan gagal bayar dari nasabah peminjam uang sangat kecil.

Muhammad Syafi’i Antonio dalam kata pengantar bukunya yang berjudul Bank Syariah dari  Teori ke Praktik menyebutkan bahwa masih adanya kekurang tegasan pendapat sebagian ulama dan ormas Islam di tanah air, tampak disebabkan oleh beberapa alasan, di antaranya sebagai berikut :

Pertama, Kurang komprehensifnya informasi yang sampai kepada para ulama dan cendikiawan tentang bahaya dan dampak destruktif sistem bunga, terutama pada saat krisis moneter dan ekonomi dilanda kelesuan, kesenjangan informasi ini menjadikan sebagian ulama merasa tenang-tenang saja bahkan cenderung melegitimasi mekanisme konvensional yang ada. Hal ini tepat seperti yang ditegaskan kaidah fiqhiyah, “hukum terhadap sesuatu hal merupakan bagian yang tidak terpisah dari cara pandang dan informasi yang sampai kepada si pemberi hukum” Kedua, Nash-nash Al Qur’an dan Sunnah Nabawiyah yang berkaitan dengan riba cenderung kurang dipahami secara komprehensif. Hal ini tercermin dalam analisis, tahapan-tahapan pelarangan riba, arahan Rasulullah terhadap praktik bisnis dan simpan pinjam sahabat, demikian juga larangan praktik pembungahan uang dalam ajaran yang berakar samawi lainnya, seperti Yahudi dan Nasrani. Ketiga, Belum berkembang luasnya lembaga keuangan syariah sehingga ulama dalam posisi yang sulit untuk melarang transaksi   keuangan konvensional yang demikian luas itu. Keempat, Adanya “kemalasan intelektual” yang cenderung pragmatis yang memunculkan anggapan bahwa praktik pembungaan uang, seperti yang dilakukan lembaga-lembaga keuangan ciptaan Yahudi, sudah “sejalan” dengan ruh dan semangat Islam. Para Ulama serta cendikiawan tinggal membubuhkan stempel saja. (Muhammad Syafi’I Antonio, 2001: ix-x).

Salah satu ayat yang menjadi postulat bahwa ekonomi Islam yang posisinya lebih tinggi dan lebih baik dari sistem konvensional dijumpai dalam Al Quran surat Ali Imran (3) : 110. Dilain pihak, hukum asal muamalat menyatakan bahwa “segala sesuatunyadibolehkan, kecuali ada larangan dalam Al Quran atau Sunnah” Jadi, sesungguhnya terdapat lapangan yang luas sekali dalam bidang muamalah. Yang perlu dilakukan hanyalah mengidentifikasikan hal-hal yang dilarang (haram), kemudian menghindarinya. (Adiwarman A Karim, 2001: 9).

Ayat lain yang dapat dijadikan postulat adalah Al Quran Surat Al Maidah 5 : 48. yang khas dan unik, sesuai dengan keadaan mereka sendiri, hal ihwal jalan pikirannya serta perkembangan keruhaniannya.(Adiwarman A Karim, 2001: 7). Jadi, penerapan syariah ini mengikuti evolusi peradaban manusia,  seiring dengan diutusnya rasul-rasul kepada umat-umat tertentu dan pada zaman-zaman tertentu. Proses perkembangan syariat ini pada akhirnya tuntas dengan diutusnya Nabi Muhammad Saw yang membawa syariat Islam.  Perkembangan ekonomi Islam membuktikan bahwa Islam sebagai rahmat bagi seluruh umat manusia.

Konsep tentang kesejahteraan yang dipilih oleh ilmu ekonomi termasuk juga filterisasi, motivasi, dan mekanisme restrukturisasi yang diadopsi pada dasarnya ditentukan oleh pandangan dunianya, yang pada gilirannya memiliki kecenderungan untuk mempengaruhi  “hakikat refleksi manusia tentang tiap-tiap subjek. (Umer Chapra, 2001: 10). Di antara  persoalan yang dicoba dijawab oleh pandangan dunia adalah dengan bagaimana jagat raya ini terwujud,  arti dan tujuan kehidupan manusia, kepemilikan hakiki dan tujuan penggunaan sumber-sumber daya terbatas yang ada di tangan manusia, hak dan tanggung jawab individu dan keluarga terhadap satu sama lain dan terhadap lingkungan sosial dan fisik mereka.

Teori kesejahteraan dalam ekonomi Islam yang berporos pada alfalah (kesejahteraan material/duniawi) dan al-ashalah (kesejahteraan spiritual/ukhrowi) sejalan dengan teori kesejahteraan dalam ilmu hukum sebagaimana terkandung dalam UUD 1945. Teori kejahteraan dalam UUD 1945 sesuai dengan teori tujuan mendirikan negara yang dikemukakan pemikir Islam al-Mawardi, yakni liharasat aldiin wa al umur al dynyawiyyah untuk memelihara agama dan kehidupan di dunia. (al-ahkam al sulthoniyyah)

            Sejalan dengan uraian di atas dan hukum Islam sebagai sub sistem hukum nasional, maka strategi dan kebijakan pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat adil, makmur dan sejahtera serta untuk memulihkan sektor ekonomi, perlu disertai dengan upaya pengelolaan keuangan secara optimal melalui peningkatan efisiensi guna menjalankan prinsip-prinsip syariah. Oleh karenanya, diperlukan pengembangan berbagai instrumen keuangan yang mampu memobilisasi dana publik secara luas dengan memperhatikan nilai-nilai ekonomi, sosial dan budaya yang berkembang dalam masyarakat, terutama potensi sumber pembiayaan pembangunan nasional yang menggunakan instrumen keuangan berbasis syariah yang sebenarnya memiliki peluang besar tetapi belum dimanfaatkan secara optimal.

Di bagian lain ada orang yang beranggapan bahwa merupakan kesalahan besar, jika menganggap sistem ekonomi syariah hanyalah proyek kecil dan bahkan dapat ditangani oleh gerakan individual. Gambaran bertentangan dengan firman dalam Al Quran surat Al An’am (6) ayat 57.

Walaupun selama ini orang beranggapan bahwa konsep ekonomi yang paling baik adalah sistem liberalisme dan sistem sosialisme ternyata pada tahun 2008 yang ditandai dengan terjadinya krisis ekonomi global di beberapa negara di dunia  termasuk Indonesia juga mengalami hal yang serupa ternyata tidak mampu bertahan. Dengan pengalaman inilah di beberapa negara Eropa mulai mencoba untuk menerapkan ekonomi syariah walaupun sekalanya belum besar. Perbankan Syariah Inggris makin menarik, dari pada saudaranya perbankan konvensional, di tengah krisis perekonomian seperti ini, perbankan syariah terhitung tak lekang. Bank Syariah Inggris (IBB) misalnya malah mencatatkan pertumbuhan pelanggan lima persen. Sementara, pembiayaan pelanggan menanjak 13 persen. Sebenarnya potensi umat Islam belum besar tetapi bila hal itu dimanfaatkan dengan baik, maka bisa mendatangkan suatu keuntungan.(Sofyan S. Harap, 2004: 1).

Dengan disahkannya undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, maka secara legal formal operasional perbankan syariah di Indonesia sudah sangat kuat. Sebenarnya upaya yang dilakukan oleh pemerintah memberdayakan ekonomi syariah selama ini sudah cukup baik. Dalam pelaksanaannya diserahkan sepenuhnya kepada pihak bank dan nasabah untuk memilih akad yang mana tentunya yang paling sesuai bagi kedua belah pihak. Berdasarkan latar belakang di atas penulis mengajukan permasalahan sebagai berikut.

  1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan identifikasi dan rumusan maslah yang merupakan academic problem dapat ditarik beberapa pertanyaan penelitian (research Question) sebagai  berikut ;

  1. Bagaimana prinsip-prinsip ekonomi syariah ditranformasi dalam undang-undang Perbankan untuk mencapai tujuan hukum Islam ?
  2. Bagaimana implementasi prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dalam perbankan syariah dan kompilasi hukum ekonomi syariah ?
  3. Bagaimana pelaksanaan peraturan perundang-undangan perbankan syariah di Indonesia ?
  4. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian dapat diuraikan sebaga berikut :

  1. Menelaah prinsip-prinsip ekonomi syariah ditranformasi dalam undang-undang perbankan untuk mencapai tujuan hukum  Islam .
  2. Mendiskriptifkan implementasi prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dalam perbankan syariah dan kompilasi hukum ekonomi syariah
  3. Melakukan studi kritis atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan perbankan syariah di Indonesia.

PEMBAHASAN

 

  1. Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah Ditransformasi Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah Untuk Pencapaian Tujuan Hukum Islam
  2. Prinsip Hukum Perbankan Syariah di Indonesia

Sebelum berbicara mengenai prinsip hukum perbankan syariah, terlebih dahulu berbicara prinsip-prinsip hukum Islam. Prinsip-prinsip (al-mabda) adalah landasan yang menjadi titik tolak atau pedoman pemikiran kefilsafatan dan pembinaan hukum Islam. Prinsip-prinsip  itu antara lain:

Pertama, Mengesakan Tuhan (tauhid), semua manusia dikumpulkan di bawah panji-panji atau ketetapan yang sama yaitu : La Ilaha Ilallah (QS. Ali Imran : 64); Kedua, Manusia berhubungan langsung dengan Allah, tanpa atau meniadakan perantara antara manusia dengan Tuhan (QS. Al-Ghafir : 60, QS.Al-Baqarah: 186); Ketiga, Keadilan bagi manusia, baik terhadap dirinya sendiri, maupun terhadap orang lain (QS.an-Nisa’: 135, QS. Al-Maidah : 8, QS. Al An’am : 152, QS.al Hujarat : 9 ); Keempat, Persamaan (al-musawah) di antara umat manusia, persamaan di antara sesama umat Islam.tidak ada perbedaan antara orang Arab dan ‘Ajam, antara manusia yang berkulit putih dan hitam, yang membedakannya hanyalah takwanya (QS. Al-Hujarat: 13, QS.al-Isra: 70 dan beberapa hadis); Kelima, Kemerdekaan atau kebebasan (al-hurriyah), meliputi kebebasan agama, kebebasan berbuat dan bertindak,  kebebasan pribadi dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum (QS.al Baqarah: 256, QS.al-Kafirun: 5, QS al-Kahfi : 29); Keenam, Amar ma’ruf nahi munkar, yaitu memerintahkan untuk berbuat yang baik, benar, sesuai dengan kemaslahatan manusia, diridhoi oleh Allah dan memerintahkan untuk menjauhi perbuatan buruk, tidak benar, merugikan umat manusia, bertentangan dengan perintah Allah (QS.Ali Imran: 110); Ketujuh, Tolong menolong (ta’awun), yaitu tolong menolong, saling membantu antar sesame manusia sesuai dengan prinsip tauhid, dalam kebaikan dan takwa kepada Allah swt, bukan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan (QS.al- Maidah:2, QS.al-Mujadalah:9); Kedelapan, Toleransi (tasamuh), yaitu sikap saling menghormati, untuk menciptakan kerukunan dan kedamaian antar  sesama manusia (QS.mumtahanah :8,9); Kesembilan, Musyawarah dalam memecahkan segala masalah kehidupan (QS.Ali Imran : 159, QS.as-Syura’:138); Kesepuluh, Jalan tengah (ausath,wasathan) dalam segala hal (QS.al Baqarah:143); Kesebelas, Menghadapkan pembebanan (khitab, Taklif) kepada akal (QS.al-Hasyr: 2, QS.al Baqarah: 75,QS.al-An’am : 32, 118). (Suparman Usman, 2001: 63-64).

  1. Larangan Riba Dalam Al-Quran dan As-Sunnah
  2. Larangan Riba Dalam Al-Quran

Larangan riba yang terdapat dalam Al-Quran tidak diturunkan sekaligus melainkan diturunkan dalam empat tahap. (Muhammad Syafi’i Antoni, 2001: 48). Tahap pertama, menolak anggapan bahwa pinjaman riba yang pada zahirnya seolah-olah menolong mereka yang memerlukan sebagai suatu perbuatan mendekati atau taqarrub kepada Allah swt, Al-Quran surat Ar-Ruum (30) ayat 39 :

Tahap kedua, riba digambarkan sebagai suatu yang buruk, Allah swt mengamcam akan memberi balasan yang keras kepada orang Yahudi yang memakan riba. Al-Quran surat an-Nisaa’(4) ayat 160-161

Tahap ketiga, riba diharamkan dengan dikaitkan kepada suatu tambahan yang berlipat ganda. Para ahli tafsir berpendapat bahwa pengambilan bunga dengan tingkat yang cukup tinggi merupakan fenomena yang banyak dipraktikkan pada masa tersebut Allah berfirman dalam surah Ali Imran : 130. Tahap keempat : Allah SWT dengan jelas dan tegas mengharamkan apapun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman. Ini adalah ayat terakhir yang diturunkan menyangkut riba. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah : 278-279

  1. Larangan Riba Dalam As Sunnah

 Riba al fadl ini merupakan bentuk kedua dari riba yang digunakan dan selalu terjadi dalam transaksi antara pembeli dan penjual. Pembahasan mengenai riba fadl telah dimulai sejak hadis menyatakan  bahwa emas, perak, gandum, dan garam dapat ditukar baik dengan barang itu sendiri maupun dengan barang yang lain dengan jumlah yang sesuai.

Riba nasiah berhubungan dengan pinjaman uang dan dilarang seperti yang telah dijelaskan di atas, sedangkan untuk riba fadl berhubungan dengan perdagangan.Sangatlah sulit untuk menghilangkan riba nasiah sehingga diperlukan sebuah komitmen, perubahan yang mendasar dari semua dalam sudut pandang Islam. Riba al nasiah dikenal pada masa jahilliyah, sedangkan untuk riba fadl diperkenalkan oleh Islam dan menggambarkan karakteristik yang konsisten dalam keadilan ekonomi dan sosial.

  1. Implentasi Prinsip-Prinsip Perbankan Syariah Dalam Pebankan Syariah dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
  2. Implementasi Perbankan Syariah Dalam Sistem Perbankan Ganda (Dual Banking Syatem) di Indonesia.

Pemberian Persetujuan Prinsip Oleh Bank Indonesia

Bank Indonesia memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan persetujuan prinsip dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap. Persetujuan prinsip dimaksud berlaku untuk jangka waktu 180 hari terhitung sejak tanggal surat persetujuan prinsip dikeluarkan. Bank yang telah mendapatkan persetujuan prinsip dapat melaksanakan kegiatan usaha bank.

Pada dasarnya suatu akad/perjanjian tidak memerlukan format tertentu. Sesuai asas konsensualitas, perjanjian telah timbul sejak tercapainya kesepakatan. (Subekti, 1976: 15). para pihak dianggap telah mempunyai hak dan kewajiban pada saat disepakatinya meskipun dibuat secara lisan. Namun demikian demi kepastian hukum, perlindungan para pihak dan pembuktian, perjanjian lazim dituangkan dalam suatu format tertentu sebagai formalitas seperti dalam bentuk akta (pernyataan tertulis). (Fathurrahman Djamil, 2012: 1).

Secara aplikatif akta ini ada yang berbentuk akta otentik dan ada yang berbentuk di bawah tangan. Akta otentik adalah suatu akta yang dibuat di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai/pejabat umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta itu dibuat (pasal 1868 KUH Perdata). Pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik berdasarkan perundang-undangan adalah Notaris; Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT); Pejabat dari Kantor Cacatan Sipil, Pejabat Lelang dan Juru Sita. (Fathurrahman Djamil, 2012: 2).

Sedangkan akta di bawah tangan adalah segala tulisan atau aktaa yang dibuat tidak oleh atau dihadapan pejabat umum, melainkan dibuat dan ditandatangani sendiri oleh para pihak yang mengadakan perjanjian ( pasal 1874 KUH Perdata).

  1. Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan Perbankan Syariah di Indonesia
  2. Bentuk-Bentuk Produk Bank Syariah :

Bank syariah sebagai sebuah entitas bisnis Islami menjadikan nilai dan hukum Islam sebagai panduan dalam hal apapun. Termasuk dalam menciptakan produk dan akad yang digunakan. Pada aplikasinya operasional bank syariah di dasarkan kepada prinsip jual beli dan bagi hasil sesuai dengan prinsip-prinsip lain yang sesuai dengan syariat Islam. Adapun bentuk akad dasar dalam menciptakan produk bank syariah meliputi :

  1. Al Wadiah

Yaitu perjanjian antar pemilik barang (termasuk uang) dengan penyimpanan (termasuk bank) dimana pihak penyimpan bersedia untuk menyimpan dan menjaga keselamatan barang dan atau uang yang dititipkan kepadanya. Hal ini sesuai yang diatur dalam QS An-Nisaa : 58 dan Surat Al Baqarah 283 seperti tersebut dalam halaman 157-158 di atas.

  1. Al-Mudharabah

Yaitu perjanjian antara pemilik modal (uang/barang) dengan pengusaha di mana pemilik modal mebiayai sepenuhnya suatu proyek/usaha yang pengusaha bersedia untuk mengelola proyek tersebut dengan bagi hasil. Hal ini sesuai dengan yang diatur dalam QS Al Muzammil  20

  1. Mudharabah dalam aplikasi simpanan

Aplikasi prinsip ini adalah bahwa deposan atau penyimpan bertindak sebagai shohibul mal dan bank sebagai mudharib. Dana ini digunakan bank untuk melakukan pembiayaan akad jual beli maupun syirkah. Jika terjadi kerugian maka bank bertanggungjawab atas kerugian yang terjadi.

  1. Al-Musyarakah

Al-Musyarakah yaitu perjanjian kerjasama antara 2 pihak/lebih pemilik modal (uang/barang) untuk mencapai suatu usaha. Hal ini sesuai dengan yang diatur dalam QS An-Nisaa’  4 : 12.

  1. Al Bai’

Al-Bai’ akad persetujuan jual beli terhadap suatu barang. Seperti yang diatur dalam QS An-Nisaa : 29.

Untuk selanjutnyaakad ini dikembangkan dalama beberapa produk akad meliputi :

  • Pembiayaan Murabahah (dari kata Ribhu =keuntungan)

Bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli, barang diserahkan segera dan

  • Pembiayaan Salam (jual beli barang belum ada)

Pembayaran tunai, barang diserahkan tangguh. Bank sebagai pembeli, dan nasabah sebagai penjual. Dalam transaksi ini ada kepastian tentang kuantitas, kualitas, harga dan waktu penyerahan.

  • Pembiayaan Istishna’

Yaitu jual beli seperti akad salam namun pembayarannya dilakukan oleh bank dalam beberapa kali pembayaran. Istishna’ diterapkan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi

  1. Al-Ijarah

Al Ijarah adalah perjanjian antara pemilik barang dengan menyewa yang membolehkan penyewa ,memanfaatkan barang tersebut dengan membayar sewa sesuai dengan persetujuan kedua belah pihak. Hal ini sesuai yang terdapat dalam QS Al Qashash ayat 28 : 26.

  1. Bentuk Penghimpunan Dana Bank Syariah

Bank syariah mempunyai beberapa bentuk penghimpunan dana berdasarkan prinsip-prinsip yang terdiri atas : (a). Prinsip wadiah, baik dalam bentuk giro Tabungan, deposito, maupun bentuk lainnya, (b). Prinsip mudharabah (c). Akad pelengkap, misalnya wakalah.

  1. Wadi’ah (titipan)

Wadi’ah dalam tradisi fiqih Islam, dikenal dengan prinsip titipan atau simpanan. Wadi’ah dapat juga diartikan titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik sebagai individu maupun sebagai suatu badan hukum. Titipan dimaksud, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki. Dapat dikatakan bahwa sifat-sifat dari wadi’ah, sebagai produk perbankan syariah berbentuk giro yang merupakan titipan murni (yad danamah). Dasar hukum wadi’ah adalah QS An-Nisaa’ ayat 58.

  1. Mudharabah( investasi)

Mudharabah berasal dari kata dharb yang artinya memukul atau lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam perjalanan usaha. Secara teknis, mudharabah adalah sebuah akad kerjasama antarpihak, yaitu pihak pertama (shahib al-mal) menyediakan seluruh (100 %) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Abdurrahman Al-Jaziri yang memberikan arti mudharabah sebagai ungkapan pemberian harta dari seseorang kepada orang lain sebagai modal usaha. Namun keuntungan yang diperoleh akan dibagi diantara mereka berdua, dan jika rugi ditanggung oleh pemilik modal. (Zainuddin Ali, 2009: 25).

  1. Murabahah (pembiayaan dengan margin)

Murabahah merupakan salah satu bentuk menghimpun dana yang dilakukan oleh perbankan syariah, baik untuk kegiatan usaha yang bersifat produktif, maupun yang bersifat konsumtif. Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan  keuntungan yang disepakati dan tidak terlalu memberatkan calon pembeli. Dengan kontrak murabahah, penjual harus memberitahukan harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Kontrak murabahah dapat dilakukan untuk pembelian secara pemesanan, yang biasa disebut murabahah kepada pemesan pembalian. Hal dimaksud, Rahman Al –Jaziri jual beli, demikian dikenal dengan istilah al-amru bi asy-syira. (Zainuddin Ali, 2009: 26).

  1. Bai bi As-Saman ‘Ajil

Bai bi As-Saman ‘Ajil adalah suatu perjanjian pembiayaan yang disepakati antara bank dan nasabah, yaitu pihak bank menyediakan dana untuk pembelian barang/asset yang dibutuhkan oleh nasabah untuk mendukung suatu uusaha atau suatu proyek. Selanjutnya nasabah akan membayar secara kredit dengan mark-up yang didasarkan atas opportunity cost project (OCP). (Zainuddin Ali, 2009: 28).

  1. Musyarakah

Musyarakah adalah akad kerjasama  antara dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu usaha tertentu. Masing-masing pihak dalam melakukan usaha dimaksud, memberikan kontribusi dana (atau amal/expertise) berdasarkan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan ketika melakukan akad. Akad jenis ini disebut profit & loss sharing.

  1. Implementasi Prinsip Syariah Pada Bank Muamalat Indonesia

Bank muamalat Indonesia adalah sebuah bank yang berpedoman pada  syariat Islam dengan tata kerja mengacu pada Al Quran dan Al Hadis lembaga didirikan  atas gagasan Majelis Ulama Indonesia bekerja sama dengan berbagai pihak lain. Akta pendiriannya ditandatangani pada tanggal 1 Nopember 1991, dan diresmikan beroperasi mulai 1 Mei 1992 berpedoman pada syariat Islam dengan tata kerja mengacu pada Al Quran dan Al Hadis.

Ide pembentukan dan pendirian  Bank Muamalat Indonesia ini bermula dalam sebuah lokakarya “Bunga Bank dan Perbankan” yang diselenggarakan Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 18-20 Agustus 1990 di Cisarua Bogor. Ide ini kemudian dipertegas dalam munas Majelis Ulama Indonesia ke 4 di Jakarta pada tanggal 22-25 Agustus 1990. Kemudian pada tanggal 27 Agustus 1991 tim pengurus Bank Muamalat Indonesia diterima Presiden Suharto yang menyatakan dukungannya terhadap pendirian Bank Muamalat Indonesia.

Bank Muamalat Indonesia, dalam struktur kepengurusannya, memiliki Biro Direksi Riset dan Dewan Pengawas Syariat yang beranggotakan para ulama, untuk mengawasi bank agar tetap berjalan sesuai dengan yang dikehendaki hukum syara’ Islam. Selain melaksanakan riset dan pengembangan produk, biro ini berfungsi untuk menerjemahkan konsep syariat  dalam produk-produk yang dikeluarkan Bank Muamalat Indonesia.

  1. Dewan Syariah Nasional Dan Dewan Pengawas Syariah
  2. Dewan Syariah Nasional

Dewan syariah nasional (DSN) merupakan bagian dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang bertugas menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan sektor keuangan pada khususnya, termasuk usaha bank, asuransi, dan reksa dana.

Anggota DSN terdiri dari para ulama, praktisi dan pakar dalam bidang-bidang yang terkait dengan perekonomian dan syariah muamalah. Anggota DSN ditunjuk dan diangkat oleh MUI untuk bakti 4 tahun.

DSN merupakan satu-satunya badan yang mempunyai kewenangan yang mengeluarkan fatwa dan jenis-jenis kegiatan, produk dan jasa keuangan syariah; serta mengawasi penerapan fatwa dimaksud oleh lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia.

Disamping itu DSN juga mempunyai kewenangan untuk : Pertama, Memberikan atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai anggota DPS pada suatu lembaga keuangan syariah. Kedua, Mengeluarkan fatwa yang mengikat DPS di masing-masing lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan hukum fihak terkait. Ketiga, Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti Bank Indonesia dan BAPEPAM. Keempat, Memberi peringatan kepada lembaga keuangan syariah untuk menghentikan penyimpangan dari  fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN. Kelima, Mengusulkan kepada pihak yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan. (Habib Nasir dan Muhammad Hassanuddin, 2004: 97)

Keberadaan Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI belum diatur secara khusus dalam sebuah undang-undang. Dasar hukum yang mengikat bagi DSN adalah Peraturan Bank Indonesia nomor 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha Berdasarkan prinsip syariah. Dalam pengaturan ini hanya dijelaskan pengertian DSN, tidak diatur hal-hal lainnya. Aturan lain adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Menurut PBI nomor 6/24/PBI/2004. Dewan Syariah Nasional adalah dewan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk menetapkan fatwa tentang produk dan jasa dalam kegiatan usaha bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. dewan syariah nasional berfungsi memberikan kejelasan atas kinerja lembaga keuangan syariah agar betul-betul berjalan sesuai dengan prinsip syariah. Lahirnya DSN sebagai wujud dan antisipasi atas kekhawatiran munculnya perbedaan fatwa di kalangan dewan pengawas syariah. Karena bersifat fiqhiyah, kemungkinan tejadi perbedaan pendapat fatwa yang besar. Untuk itu dengan dibentuknya, sebuiah dawn pemberi fatwa ekonomi Islam yang berlaku secara nasional diharapkan  tidak terjadi perbedaan istinbat hukum. Fatwa DSN menjadi pegangan bagi DSN untuk mengawasi apakah lembaga keuangan syariah menjalankan prinsip syariah dengan benar. DSN adalah salah satu lembaga yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia pada tahun 1998 yang kemudian dikukuhkan oleh SK Dewan Pimpinan MUI nomor Kep-754/MUI/II/1999 tertanggal 10 Februari 1999.                      Selain itu kehadiran DSN pun diharapkan dapat berfungsi untuk mendorong penerapan ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi dan keuangan. Oleh karena itu DSN akan senantiasa dan berperan secara proaktif dalam menanggapi perkembangan masyarakat Indonesia yang dinamis dalam bidang ekonomi dan keuangan  DSN memiliki metode tersendiri dalam menjamin kesyariahan ekonomi Islam. Karakteristik utama dari metode itu adalah : Pertama, Jika ada suatu teks di dalam Al Quran atau sunnah yang tampak relevan dengan problem yang dihadapi, Dewan Syariah tidak akan mencari di luar teks tersebut. Jika ada kesepakatan di kalangan fuqaha atas suatu masalah. Dewan Syariah mengikuti apa yang sudah menjadi kesepakatan itu; Kedua, Menguji masalah yang sedang berkembang di masyarakat, untuk dilihat apakah masalah itu dapat dimasukkan ke dalam salah satu kontrak atau masalah yang diharamkan atau dihalalkan dalam fiqh. Dalam perbandingan antara masalah yang dihadapi dengan yang ada  dalam fiqh ini, fokus Dewan Syariah umumnya adalah definisi-legal fiqh. Jika masalah itu akan diselesaikan dengan hukum yang ada dalam fiqh. (Mardani, 2011, 154).

  1. Dewan Pengawas Syariah

Dewan pengawas syariah yang selanjutnya disingkat DPS adalah badan independen pada bank. Anggota DPS harus terdiri dari para pakar dibidang syariah muamalah yang juga memiliki pengetahuan umum perbankan. Persyaratan anggota DPS diatur dan ditetapkan oleh DSN.

Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. DPS wajib mengikuti fatwa DSN yang merupakan otoritas tertinggi dalam mengeluarkan fatwa mengenai kesesuaian produk dan jasa bank dengan ketentuan dan prinsip syariah.

Tugas utama  DPS adalah mengawasi kegiatan usaha bank agar tidak menyimpang dari ketentuan dari prinsip syariah yang telah difatwakan oleg DSN. Selain itu DPS juga mempunyai fungsi : Pertama, Sebagai penasehat dan pemberi syaran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah. Kedua, Sebagai mediator antara bank dan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari bank yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN. Ketiga, Sebagai perwakilan DSN yang ditempatkan pada bank. DPS wajib melaporkan kegiatan usaha serta perkembangan bank syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun. (Habib Nasir dan Muhammad Hassanuddin, 2004: 96).

Dewan Pengawas Syariah diatur dalam Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang mengakomodasikan DPS sebagai lembaga pengawas syariah terhadap bank yang menerapkan prinsip syariah. Pedoman dasar DSN (bab II ayat 5) mengemukakan, Dewan Pengawas Syariah adalah badan yang ada di lembaga keuangan syariah dan bertugas mengawasi  pelaksanaan keputusan Dewan Syariah Nasional di lembaga keuangan syariah. Sementara itu, pedoman rumah tangga DSN (pasal 3 ayat 8) menegaskan, untuk lebih mengefektifkan peran DSN pada lembaga keuangan syariah dibentuk Dewan Pengawas Syariah, disingkat DPS, sebagai perwakilan DSN pada lembaga keuangan syariah yang bersangkutan. DPS, sebagaimana diatur dalam PBI no. 6/24/PBI/2004 adalah dewan yang melakukan pengawasan terhadap prinsip syariah dalam kegiatan usaha LKS.

PENUTUP

  1. Simpulan

Sesuai uraian tersebut di atas, penulis menarik simpulan bahwa tujuan peulisan disertasi ini sebenarnya sudah terjawab. Hal ini bisa dilihat dalam beberapa rumusan simpulan di bawah ini :

  1. Bahwa sebagian prinsip-prinsip ekonomi syariah yang telah diatur dalam Al Quran dan Hadis telah ditransformasi kedalam undang-undang Perbankan Syariah. Berbagai  jenis sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan Tuhan kepada manusia. Islam mengakui kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu. Kekuatan penggerak utama ekonomi Islam adalah kerja sama. Pemilikan kekayaan pribadi harus berperan sebagai capital produktif yang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Islam menjamin kepemilikan masyarakat dan penggunanya direncanakan untuk kepentingan orang banyak. Orang muslim harus takut kepada Allah dan hari kiamat, oleh karena itu Islam mencela keuntungan yang berlebihan, perdagangan yang tidak jujur, perlakuan yang tidak adil, dan semua bentuk diskriminasi dan penindasan. Seorang muslim yang kekayaannya melebihi tingkat tertentu (nisab) diwajibkan membayar zakat. Islam melarang setiap pembayaran bunga (riba) atas berbagai bentuk pinjaman, apakah pinjaman itu berasal dari teman, perusahaan perorangan, pemerintah maupun institusi lain. Pasal 24 ayat (1) dan (2) dilarang melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah.  Pasal 25 dilarang melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Pasal  26 perbankan syariah juga menegakkan bahwa kegiatan usaha bank umum syariah, unit usaha syariah, dan bank pembiayaan rakyat syariah wajib tunduk kepada prinsip syariah yang difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia.
  2. Sebagian prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam Al-Quran dan Hadis telah diimplementasikan dalam  perbankan  Implementasi baru sebagian karena bank syariah dalam operasionalnya masih dibatasi oleh peraturan Bank Indonesia dan peraturan/perundang-undangan yang berlaku,  misalnya prinsip mudharabah, prinsip Mudharabah (mark-up), prinsip Bai’ Salam, prinsip Wadi’ah, prinsip Musyarakah, prinsip sewa (Ijarah).

Melihat realitas tersebut di atas, bahwa perbankan syariah di Indonesia bukanlah perbankan yang berbasis hukum Islam murni atau dengan kata lain bahwa perbankan Islam di Indonesia bukanlah perbankan Islam yang sebenarnya. Hal ini tentunya menjadi keprihatinan bagi bangsa Indonesia yang mayoritas penduduknya muslim.

  1. Bank syariah dalam pelaksanaan pengoprasiannya tidak semata-mata berdasarkan pada prinsip bagi hasil, tetapi lebih ditentukan pihak nasabah memilih produk perbankan yang mana yang diinginkan, karena lain produk jasa lain pula sistemnya hal ini sesuai dengan yang diatur dalam undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
  2. Rekomendasi
  3. Secara akademis
  4. Melakukan kajian tentang prinsip-prinsip syariah, baik yang ada dalam Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 maupun yang ada dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, hal ini dimaksudkan agar dalam penerapan prinsip-prinsip syariah pada perbankan syariah bisa sesuai dengan yang dimaksud dalam Al Quran dan Hadis Nabi. Oleh karenanya, perlu peran serta para akademisi untuk mengkaji undang-undang Perbankan Syariah,  agar perbankan syariah Indonesia kedepan sesuai dengan Al Quran dan Hadi Nabi.
  5. Untuk lebih meningkatkan peran perbankan syariah dalam pembangunan ekonomi di Indonesia, sekaligus memberdayakan peran masyarakat dalam pembangunan ekonomi syariah, perlu adanya upaya sosialisasi keberadaan perbankan syariah disetiap lapisan masyarakat baik melalui seminar maupun penyuluhan-penyuluhan yang dilakukan secara berkala.
  6. Secara Praktis
  7. Bagi pemerintah sebaiknya terus melakukan regulasi yang memungkinkan perbankan syariah bisa tumbuh dan berkembang tanpa sedikitpun yang menyimpang dari Ketentuan Al Quran dan Hadis Nabi.
  8. Bila Perbankan Syariah ingin tumbuh dan berkembang dengan baik, maka kepatuhan terhadap undang-undang dan fatwa Dewan Syariah Nasional, khususnya yang berkaitan dengan perbankan syariah adalah salah satu kunci keberhasilan usaha berikutnya.

 

DAFTAR PUSTAKA

  1. Buku-Buku

Al-Quran terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia.

Adiwarman A. Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, Jakarta, Rajawali Pers, 20010,  edisi keempat.

 

Faturrahman Djamil, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di bank Syariah, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, cet 1.

 

Habib Nasir, Ensiklopedi Ekonomi Dan Perbankan Syariah, Bandung, Kaki Langit,  2004.

 

Mardani, Ayat-Ayat Dan Hadis Ekonomi Syariah, Jakarta, Rajawali Press, 2011, cet 1.

 

Muhammad Syafi’I Antonio, Bank Syariah; dari Teori ke Praktik, Jakarta, Gema Insani, 2001

Sofyan S. Harahap, Bunga Rampai Ekonomi, Bisnis dan Manajemen Islami, BPFE Universitas Gaja Mada, Yogyakarta, 2004.

 

Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta, Intermasa, 1976 cet ke iv.

Suparman Usman, Hukum Islam Asas-Asas dan Pengantar Studi Islam Dalam Tata Hukum Indonesia, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2001.

 

Sutan Remy Syahdeni, Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia,  Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1999, Cet, Pertama.

 

Umer Chapra,  Masa Depan Ilmu Ekonomi Sebuah Tinjauan Islam, (The Future of Economics : An Islamic Perspective, Jakarta, Gema Insani, 2001.

 

Zainuddin Ali , Hukum Ekonomi Syariah,Jakarta, Sinar Grafika, 2009, cet kedua.

  1. Peraturan Perundang-undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

 

Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan

 

Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan.

 

Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah