PENGATURAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PERSEWAAN TANAH DAN BANGUNAN DIKAITKAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM DALAM SISTEM HUKUM PERPAJAKAN DI INDONESIA

Oleh admin pada 17/03/2015


oleh : Nandang Najmudin.

ABSTRAK

Dalam rangka melaksanakan pembaharuan di bidang perpajakan, Pemerintah telah mengeluarkan PP No. 5 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas  PP No. 29 Tahun 1996 Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan. PP ini sebagai peraturan pelaksana  UU No. 17 Tahun 2000 Pasal 23 ayat (1) hurup c berkenaan dengan pajak penghasilan atas sewa, dan Pasal 4 ayat (2). Terakhir UU ini telah diubah oleh UU No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan. Perubahan ini sampai sekarang, tanpa diikuti oleh PP sebagaimana mestinya. Di lihat dari segi materi muatan perundang-undangan kedua peraturan perundang-undangan tersebut berkenaan pengaturan pajak penghasilan atas penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan tidak menunjukan adanya kepastian hukum, karena itu perlu dicari konsep materi muatan dan bentuk pengaturan pajak penghasilan atas pengahasilan dari pesrewaan tanah dan/atau bangunan yang mengandung kepastian hukum.

Tujuan penelitian, pertama, untuk menemukan keberlakuan PP No 5 Tahun 2002 Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Persewaan Tnah dan/atau Bangunan, kaitannya dengan asas kepastian hukum dalam sitem hukum perpajakan Indonesia. Kedua, terumuskannya konsep pengaturan pajak penghasilan atas penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan yang dapat memberikan kepastian hukum sebagai upaya pembaharuan hukum perpajakan di Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis dan eksploratif dengan pendekatan yuridis normatif . Selain itu, untuk melengkapi data sekunder dilakukan studi penelitian lapangan (field research), yang selanjutnya data yang terkumpul dianalisis dalam bentuk analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukan, pertama, keberlakuan PP No 5 Tahun 2002 Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Persewaan Tnah dan/atau Bangunan, bila dihubungkan dengan UU PPh dan asas kepastian hukum, tidak dapat diberlakukan, karena bertentangan dengan undang-undang PPh dan tidak sejalan dengan asas kepastian hukum. Kedua, pengaturan pembayaran pajak penghasilan atas penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan yang dapat memberikan kepastian hukum harus diatur dalam bentuk undang-undang, dan subtansi hukum pajak materil yang terdiri dari subjek pajak, objek pajak, dan tarip pajak harus diatur secara jelas dan tegas dalam materi muatan undang-undang, tidak boleh didelegasikan ke dalam peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dari undang-undang misalnya PP, sedangkan hal yang menyangkut teknis pelaksanaan bila membutuhkannya dapat diatur dengan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang.