PERSEROAN TERBATAS SEBAGAI BADAN HUKUM BANK SYARIAH MENURUT UU NO 40 TAHUN 1997 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DAN HUKUM ISLAM

Oleh admin pada 17/02/2015


Image (224)

OLEH

GOZALI ABDILLAH RAHMAN

“Gozali Abdillah Rahman” <kangzel68@gmail.com>

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Transaksi  ekonomi  dan  bisnis tidak dapat terelakkan dari kegiatan suatu masyarakat termasuk dalam kegiatan masyarakat  internasional, seiring dengan berkembangnya jaman, kegiatan di bidang ekonomi dan bisnispun mengalami perkembangan dan perubahan ke arah yang lebih mapan. Mulai banyak munculnya kerjasama-kerjasama dan sistem-sistem yang mengatur bidang ekonomi dan bisnis.  Perkembangan  ini,  juga  tidak  terlepas  dari  peran  serta  para  pelaku ekonomi  dan  bisnis  dalam  usahanya  untuk meningkatkan  perekonomian  secara global.[1]

Hukum bisnis lahir karena adanya istilah bisnis. Istilah bisnis sendiri diambil dari kata business (bahasa Inggris) yang berarti kegiatan usaha. Oleh karena itu, secara luas kegiatan bisnis  Oleh karena itu, secara luas kegiatan bisnis diartikan sebagai kegiatan usaha yang dijalankan oleh orang atau badan usaha (perusahaan) secara teratur dan terus-menerus yaitu berupa kegiatan mengadakan barang-barang atau jasa maupun fasilitas-fasilitas untuk diperjualbelikan, atau disewakan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Dengan demikian kegiatan atau usaha dalam bidang ini dapat dibedakan dalam tiga bidang berikut ini (Richard Burton Simatupang, 1996:1)

Dalam tatanan hukum bisnis di Indonesia, ada tiga jenis badan usaha yang ikut serta dalam kegitan bisnis. Tiga jenis badan usaha tersebut adalah Badan Usaha Swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan Koperasi. Bentuk kegiatan usaha ekonomi yang saat  ini  paling banyak melakukan kegiatan  usaha  ekonomi  dan  bisnis  adalah    Perseroan  Terbatas,  yang  terus mengalami  perkembangan    sejalan  dengan  pertumbuhan  dan  perkembangan ekonomi  di  Indonesia.  Pertumbuhan  dan  perkembangan    usaha  ekonomi  dan bisnis  dalam  bentuk  Perseroan  Terbatas  tidak  terlepas  dari  regulasi  yang dikeluarkan pemerintah untuk memberikan kemudahan dan tanggung jawab pada perseroan  terbatas sebagai badan hukum untuk  lebih mudah dalam pendiriannya,  bertanggung  jawab  terhadap bidang sosial dan berperan aktif dalam kemajuan di lingkung[2]an usahanya.

Sehubungan dengan hal tersebut keberadaan pengaturan perseroan terbatas yang dahulunya di atur dalam   Wetboek van Koophandel (WvK ) dan   Burgelijk  Wetboek  (BW) diubah dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas yang diundangkan pada  tanggal 7 Maret 1995 dan dinyatakan mulai berlaku  satu  tahun kemudian pada  tanggal 7 Maret 1996. Dalam usianya yang baru 12 tahun, keberadaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tersebut dipandang perlu untuk diperbaharui dengan peraturan perundangan yang lebih  aspiratif,  lebih  memenuhi  rasa  keadilan  dan  kebenaran  yang mengabdi dalam kepentingan rakyat dan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik  Indonesia.  Perubahan  dan  penyempurnaan  ini  juga  bertujuan  untuk lebih meningkatkan  peran  perseroan  terbatas  dalam  pembangunan  nasional  dan sekaligusmemeberikan  landasan  yang  kokoh  bagi  dunia  usaha  dalam  menghadapi  perkembangan    ekonomi  dan  bisnis  dan  kegiatan  usaha  lainnya dengan merespon secara positif terhadap perubahan dan perkembangan, kebutuhan hukum  dan  tuntutan  masyarakat    pada  era  globalisasai  seperti  sekarang  ini. Dengan  demikian,  dengan  persetujuan  bersama Dewan  Perwakilan  Rakyat  dan Presiden  pada  tanggal  16  Agustus  2007  telah  menetapkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Seiring dengan terjadinya perubahan sosial politik di Indonesia, juga telah dan sedang   berlangsung   perubahan   di bidang sosial ekonomi dan bisnis, serta kegiatan usaha lainnya dengan diperkenalkannya sistem ekonomi dan perbankan bedasarkan   prinsip   syariah. Kegiatan ekonomi dan perbankan, bisnis dan usaha lainnya  berdasarkan  prinsip  syariah  telah  dijalankan  dan  berkembang  dalam masyarakat  internasional  dan  juga  oleh  masyarakat  Indonesia.  Pembentuk undang-undang telah  memberikan  respon  positif  terhadap  perkembangan ekonomi  dan  perbankan,  bisnis  dan  kegiatan  usaha  lainnya  itu  dengan memasukkan  pengaturannya  ke  dalam  Pasal  109  Undang-undang  Nomor  40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Sebelumnya  pada  tahun  2006  pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006  tentang Perubahan atas   Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989  tentang  Peradilan  Agama  yang memberikan  kewenangan    kepada  Badan Peradilan Agama    untuk menyelesaikan  sengketa  ekonomi  syariah.  Pada  tahun 2008 dikeluarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Nasional  (SBSN),  dan Undang-undang Nomor  21  Tahun  2008  tentang Perbankan  Syariah    yang  di  dalam  Pasal  7  menyatakan  bahwa  bentuk  badan hukum Bank Syariah adalah Perseroan Terbatas. Perseroan  terbatas  berasal  dari  sistem  hukum  Barat  yang  sekuler, sedangkan  hukum  perjanjian  syariah  bersumber  dari  hukum  Islam  yang  tidak dapat  terpisahkan  dari  ajaran  agama  Islam.

Pada saat ini posisi bank syariah di Indonesia bayak yang menyimpang dari tujuannya yaitu untuk menciptakan keadilan dan memberantas sistem bunga seperti yang digunakan dalam bank konvensional, akan tetapi kondisi perekonomian di Indonesia masih belum mendukung sistem perbankan syariah sehingga perbankan syariah mengalami posisi yang sulit untuk mengembangkan prinsip-prinsip syariah.

  1. Identifikasi Masalah
  2. Bagaimana kedudukan Bank Syariah sebagai Bentuk Badan Hukum di Indonesia?
  3. Bagaimana Penerapan Prinsip Perjanjian Syariah Dalam Pendirian Perseroan Terbatas?

 

 PEMBAHASAN

Kedudukan Bank Syariah sebagai Bentuk Badan Hukum di Indonesia

Bank Umum di Indonesia kini, seluruhnya telah berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang tunduk pada UU Perseroan dan UU Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berorientasi mengejar keuntungan (profit oriented). Keseluruhanya diatur dan patuh pada UU Perbankkan kita yang didesain sepenuhnya untuk tujuan akumulasi kapital untuk para pemiliknya. Secara latah kemudian, sistem ini juga diikuti oleh Bank Syariah sebagaimana diatur dalam UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankkan Syariah.[3]

UU No. 21 Tahun 2008 tersebut mengatur bahwa badan hukum yang diperbolehkan untuk pendirian bank syariah adalah hanya Perseroan Terbatas (PT). Padahal kalau mengacu pada prinsipnya, bank syariah itu bertujuan untuk menegakkan keadilan yang juga berarti anti ekploitasi (usury). Sementara kita pahami, Perseroan Terbatas (PT) itu merupakan asosiasi perkumpulan berbasis modal(capital base association), dimana orientasinya adalah untuk mengejar keuntungan.

Pada akhirnya, bank syariah di negeri ini terjebak dalam upaya profit seeking. Sebagai lembaga yang diorientasikan pada kepentingan pemilik modal (investor oriented firm), dan bukan sebagai lembaga layanan yang beroreintasi pada para pengguna jasanya (user oriented firm)yang substansinya berada dalam prinsip syariah.[4]

Ketentuan Pasal 7 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankkan Syariah yang mengharuskan berbentuk badan hukum PT itu tidak hanya telah dipahami secara sesat dalam basis filosofi dan epistemnya, namun juga telah inkonstitusional, karena telah melanggar prinsip jaminan persamaan pengakuan dan perlakuan dihadapan hukum atas orang atau badan hukum (ficta persona)sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 D.

Di Indonesia dikenal Badan Hukum Privat/Perdata seperti; perseroan, yayasan, BUMN, perhimpunan, BHP, perhimpunan, perkumpulan, koperasi dan lain-lain. Bentuk-bentuk badan hukum perdata ini sepenuhnya diakui oleh negara dan masing-masing perlu mendapat perlakuan yang sama. Dengan demikian, UU Perbankkan Syariah ini menjadi inskonstitusional karena bersifat diskriminatif terhadap bentuk badan hukum usaha yang lain seperti koperasi misalnya badan hukum yang diciptakan oleh hukum (ficta persoon) seperti koperasi.

Padahal jika mengacu pada konsideran dan juga salah satu asas demokrasi ekonomi dan keadilan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 UU Perbankkan Syariah jelas bahwa, badan hukum koperasi sesungguhnya lebih cocok. Tujuan koperasi itu adalah untuk penegakkan keadilan ekonomi yang secara gamblang disebutkan dalam penjelasan UUD 1945 pasal 33 sebelum diamandemen sebagai bangun perusahaan yang sesuai dengan demokrasi ekonomi. Selaras dengan hukum syariah, koperasi ini sebagaimana menjadi prinsipnya juga bertujuan untuk menegakkan keadilaan dan bahkan oleh Bung Hatta disebut sebagai-lawan tanding kapitalisme secara fundamental yang berarti mempertegas sifat anti usury atau eksploitasi.

Bank merupakan organisasi vital dalam menggerakkan perekonomian, karena itu fungsi utamanya seharunya menjadi agen pembangunan, untuk memperlancar kegiatan investasi, produksi, distribusi dan konsumsi. Namun dikarenakan fungsi bank di Indonesia sebagaimana diatur dalam berbagai produk regulasinya sekarang ini didesain untuk lebih menekankan pada fungsi intermediarinya ketimbang sebagai agen pembangunan, maka sepenuhnya bank-bank ini beroperasi secara kapitalistik ekploitatif.[5]

Bank-bank yang beroperasi sekarang ini adalah menjadi tempat perburuan rente dari para pemiliknya dalam bentuk pengejaran silisih bunga simpanan dengan pinjaman. Tujuanya adalah mengejar keuntungan dan mengakumulasi asset demi kepentingan para penamam modalnya. Masyarakat kecil yang tidak memiliki akses terhadap kepemilikkan bank tersebut pada akhirnya menjadi korbannya. Dalam praktek, tak terkecuali juga bank syariah yang oleh Dawam Raharjo dalam artikelnya di Kompas menyebut praktek bank-bank syariah di Indonesia tak lebih sebagai lembaga “ternak uang” (making money out of money).

Sistem perbankkan yang kapitalistik tersebut diperparah lagi oleh kebijakan sistem investasi kita di sektor perbankkan. Sejak diberlakukannya UU Nomer 10 tahun 1998 tentang Perbankkan yang diatur lebih operasional lagi dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 29 Tahun 1999, kepemilikan asing diperbolehkan hingga 99 persen, dan termasuk bank syariah.

Sistem perbankan dan juga berarti perekonomian Indonesia saat ini telah benar-benar telanjang bulat dan hanya tertutup oleh selembar daun kelor. Seluruh database perekonomian kita terbuka lebar dan secara massif terpenetrasi oleh kekuatan pemodal besar asing. Hasilnya, struktur permodalan perbankkan nasional kita telah dikuasai lebih dari 74,2 persen oleh asing dan terlihat terus merangkak naik dan termasuk dalam struktur modal perbankkan syariah.[6]

Sebetulnya, antara koperasi dan syariah itu lebih kompatibel. Keduanya dikembangkan dari basis nilai keadilan. Kalau dalam sistem perbankkan koperasi lebih tekankan pada fungsi perwujudan keadilan ekonomi itu pada proses kendali dari para nasabah yang juga pemilik dari banknya, sedangkan sistem syariah itu lebih menekankan bagaimana aspek pembagiannya yang adil.  Hukumnya jelas,sistem yang dapat menjamin pembagian yang adil itu tertumpu pada bagaimana sistem itu dapat dikendalikan oleh mereka yang lebih banyak, bukan segelintir.

Tujuan yang dibawa koperasi dan syariah sebagai fungsi bank juga sama. Mereka sama-sama pada ingin memberantas ekonomi rente yang menindas.  Ingin ciptakan kehidupan yang lebih baik dan penuh barokah serta manfaat (benefit), bukan mengejar keuntungan (profit). Sebagaimana telah menjadi prinsip koperasi, jumlah kepemilikan modal di dalam sistem koperasi ini tidak dijadikan sebagai penentu, betapapun modal dianggap penting hanya ditempatkan sebagai alat bantu. Di dalam koperasi hanya sebagai alat bantu untuk mencapai tujuan manfaat (benefit). Meminjam istilah Jhon Rawl, suatu sistem itu sebaiknya tidak hanya harus adil, tapi juga disusun supaya mendorong sifat baik keadilan dalam praktiknya.  Akankah bank-bank syariah kita tetap akan kita biarkan berada dalam praktik menyimpang.[7]

Penerapan Prinsip Perjanjian Syariah Dalam Pendirian Perseroan Terbatas

Penerapan prinsip perjanjian syariah dalam pendirian perseroan terbatas dapat dilihat dari :

Ketentuan  Pasal  1  Undang-undang  Nomor  40  Tahun  2007  bahwa perseroan  terbatas  adalah  badan  hukum  persekutuan modal  yang  didirikan berdasarkan  perjanjian.  Dengan  demikian  perseroan  terbatas  adalah  juga merupakan persekutuan perdata bagian dari matrieel privaat recht yaitu suatu perjanjian yang dilakukan antara dua orang atau  lebih yang masing-masing memasukkan  inbreng  dengan  tujuan  untuk  membagi  keuntungan  yang diperoleh. Istilah   “perjanjian” dalam hukum  Islam adalah “al-aqdu” secara terminologi berarti pertalian antara ijab dan qobul sesuai  dengan kehendak syariah. Kata “pertalian antara ijab dan qobul” menunjukkan aqad dilakukan oleh  dua  orang  atau  lebih.

Kata  “sesuai  kehendak  syariah”  dimaksudkan bahwa seluruh perjanjian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih itu tidak dipandang  sah  apabila  tidak  sejalan  dengan  kehendak  syariah.  Di  sini menjadi  jelas  bahwa  hukum  perjanjian  yang  menjadi  alas  berdirinya perseroan  terbatas menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 adalah hukum perjanjian menurut KUHPerdata (BW), sedangkan hukum perjanjian yang  menjadi  alas  berdirinya  perseroan  terbatas  syariah  adalah  hukum perjanjian  syariah.  Oleh  karena  prinsip-prinsip  umum  hukum  perjanjian menurut KUHPerdata (BW) sebagai termuat dalam Pasal 1320 adalah sama dengan hukum perjanjian syariah sebagaimana Pasal 28 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, maka hukum perjanjian menurut KUHPerdata (BW) juga dapat berlaku atau diterapakan dalam pendirian perseroan  terbatas syariah sepanjang  tidak  menyalahi  atau  bertentangan  dengan  ketentuan  syariah.[8]

Untuk  menjamin  dapat  dipenuhinya  ketentuan/prinsip  syariah  tersebut  perseroan  harus  mempunyai  Dewan  Pengawas  syariah  sesuai  ketentuan Pasal 109 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007. Selain  itu untuk dapat berdirinya  suatu perseroan  terbatas perjanjian tersebut  harus  di  buat  dengan  akta  notaris,  dalam  bahasa  Indonesia, mencantumkan  perkataan  PT  atau  PT  Tbk  untuk  perseroan  Terbatas Terbuka,  disahkan  oleh  Menteri  Hukun  dan  HAM,  didaftarkan  berdasar Undang-undang  Nomor  3  Tahun  1982  tentangWajib  daftar  Perusahaan, diumumkan  dalam  Berita  Negara,  menyebutkan  jumlah  modal  yang ditentukan undang-undang.[9]

Sebagai  konsekuensi  bahwa  perseroan  didirikan  berdasarkan perjanjian,  maka  perseroan  terbatas  harus  didirikan  oleh  dua  orang  atau lebih, atau dengan kata lain pendirian perseroan  tidak boleh dilakukan oleh kurang dari dua orang (satu orang saja). Untuk menjaga prinsip  ini Pasal 7 ayat  (5  dan  6) mengharuskan  bahwa  setelah  perseroan memperoleh  status badan hukum dan pemegang saham kurang dari 2 (dua) orang, dalam jangka waktu  6  (enam)  bulan  sejak  keadaan  tersebut  pemegang  saham  wajib mengalihkan  sebahagian  sahamnya  kepada  orang  lain  atau  perseroan mengeluarkan  saham  baru  kepada  orang  lain.  Jika  dalam  jangka waktu  6 (enam) bulan tersebut telah terlampaui pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua)  orang, maka  pemegang  saham  bertanggungjawab  secara  pribadi  atas segala perikatan dan kerugian perseroan, dan  atas permohonan pihak  yang berkepentingan, Pengadilan Negeri dapat membubarkan perseroan tersebut. Dalam kalimat pada anak kalimat terahir  “atas permohonan  pihak  yang  berkepentingan  Pengadilan  Negeri  dapat membubarkan  perseroan  tersebut, Pasal 49 Undang-udang Nomor  3  Tahun  2006 yang mengatur  kompetensi  absolut Pengadilan Agama.

Pasal  ini menentukan bagian dari  tugas dan wewenang Pengadilan Agama  adalah menyelasaikan  sengketa  ekonomi  syariah,  yaitu perbuatan  atau  kegiatan  usaha  yang  dilaksanakan menurut  prinsip  syariah, antara lain meliputi :

  1. bank syariah,
  2. lembaga keuangan mikro syariah,
  3. asuransi syariah,
  4. reasuransi syariah,
  5. reksadana syariah,
  6. obligasi syariah dan surat beharga berjangka menengah syariah,
  7. sekuritas syariah,
  8. pembiayaan syariah,
  9. pegadaian syariah,
  10. dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan
  11. bisnis syariah.

Apabila  ketentuan  pasal  ini  dihubungkan  dengan    Pasal  1  angka  1 Undang-undang Nomor  21 Tahun  2008 Tentang   Perbankan Syariah  yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan,  kegiatan  usaha,  serta  cara  dan  proses  dalam  melaksanakan kegiatan  usahanya  dan  Pasal  7yang  menyatakan    bahwa  bentuk  badan hukum Bank  Syariah  adalah  perseroan  terbatas,  serta  ketentuan    Pasal  55 ayat (1) yang menyatakan bahwa penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan  oleh  pengadilan  dalam  lingkungan  Peradilan  Agama,  maka menjadi  jelas  kewengan  yang  disebutkan  dalam  Pasal  7  ayat    (6)  adalah menjadi  kewenangan  badan  Peradilan  Agama,  bukan  menjadi  kewengan Pengadilan Negeri. Dengan berpegang pada asas lex posteriori derogate lex  periori,  aturan  hukum  yang  baru menggantikan  aturan  hukum  yang  lama, karena  kelahiran  Undang-undang  Perbankan  Syariah  lebih  kemudian  dari pada Undang-undang Perseroan terbatas, sehingga Pasal 7 ayat (6) Undang-undang  Nomor  40  Tahun  2007  itu  harus  dibaca  sesuai  Pasal  5  ayat  (1) Undang-undang  Perbankan  Syariah  sehingga  menjadi:  “…,  dan  atas permohonan  pihak  yang  berkepentingan  Pengadilan  Agama  dapat membubarkan  perseroan  terbatas  syariah  tersebut”.[10]

Khususnya  Pasal  1 angka  1  mengenai  ketentuan  kelembagaan  Perbankan  Syariah,  jika dihubungkan  dengan  Pasal  7  yang  menyatakan  bentuk  badan  hukum Perbangkan  Syaraiah  adalah  perseroan  terbatas,  padahal  mengenai kelembagaan  Perbangkan  Syariah,  artinya  pendirian  Bank  Syariah  yang dilakukan  dengan  perjanjian  syariah  belum  masuk  dalam  pengaturan Undang-undang  Nomor  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas, Undang-undang Perseroan Terbatas  ini  baru  hanya mengatur  tentang  bank melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah sesuai ketentuan Pasal 109, hal ini disebabkan oleh karena pada waktu diundangkannya undang-undang Perseroan Terbatas  ini,  undang-undang  tentang Perbankkan Syariah belum lahir,  untuk  itu  di masa  yang  akan  datang  undang-undang  yang mengatur tentang  perseroan  terbatas  yaitu  Undang-undang  Nomor  40  Tahun  2007 dipandang  perlu  untuk  disempurnakan  agar  dapat  menampung  tentang pengaturan kelembagaan Perbangkan Syariah  sebagaimana diatur oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbangkan Syariah.   Oleh karena perjanjian untuk mendirikan perseroan terbatas itu di buat dihadapan  notaris,  maka  bentuknya  adalah  akta  otentik.  Akta  otentik mengenai pendirian perseroan  ini memuat anggaran dasar perseroan  secara keseluruhan dan keterangan lain yang diperlukan antara lain : identitas para pendiri,  identitas  para  direksi  (pengurus),  identitas  komisaris  (pengawas), dan  identitas  pengawas  syariah  bagi  perseroan  terbatas  syariah.-,  serta keterangan  mengenai  para  pemegang  saham.  Selain  itu  anggaran  dasar perseroan  juga  memuat:  nama  dan  tempat  kedudukan  perseroan,  maksud dan  tujuan  serta kegiatan usaha,  jangka waktu berdirinya, besarnya  jumlah modal  dasar,  jumlah  saham,  susunan  dan  nama  anggota  direksi  dan komisaris, dan ketentuan lain sesuai peraturan perundangan.

Anggaran  dasar  perseroan  merupakan  perjanjian  yang  dibuat  para pendiri merupakan aturan yang mengikat para pihak dan  juga pihak ketiga yang  berhubungan  dengan  perseroan  dan  untuk  itu  harus  dipatuhi. Dalam kaitan  ini dalam  terminology hukum Islam dikenal azas  :al-muslimuna ala syuruutihim,  maksudnya  adalah  bahwa  orang  muslim  itu  terikat  untuk mentaati  perjanjian  yang  telah  dibuat  baik  perjanjian  itu  antara  sesama muslim atau antara orang muslim dengan bukan muslim.

Mengenai  badan  hukum  perseroan  terbatas  seperti  pendapat Abdul Manan, bahwa  hukum  Islam  tidak mengatur  secara  khusus  dalam  sistem hukum ekonomi Islam, tetapi ada beberapa dalil hukum yang membolehkan membentuk  badan  hukum  yang  disebut  dengan “al-syirkah”.  Nabi  tidak pernah  melarang  kerjasama  dalam  bentuk  syirkah  itu  asalkan  dapat mendatangkan  kemaslahatan  dan  kemakmuran  bagi  seluruh  masyarakat. Pembentukan  badan  hukum  itu  merupakan  salah  satu  bentuk  kerjasama untuk mengembangkan usaha dan harta dalam mencari kehidupan di dunia. Dalam  kaitan  ini  Nabi  bersabda  :  „antum  a‟lamu  biumuri  dunyaakum” (kamu  lebih mengetahui dengan urusan duniamu).

Didalam  ilmu ushul fiqh dikenal  azas  : “al-ashlu  fil muamalaati al-ibaahah hatta yadullu al-daliilu „alattahrimi”  maksudnya  :  pada  azasnya  dalam  persoalan  yang  berkaitan dengan  muamalat  hukumnya  adalah  boleh,  sampai  ada  dalil  yang menyatakan hal itu dilarang

Dalam Kompilasi Hukum  Ekonomi  Syariah yang  dikeluarkan  oleh Mahkamah Agung RI dinyatakan bahwa al-syirkah adalah kerjasama antar dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan atau kepercayaan dalam  usaha  tertentu  dengan  pembagian  keuntungan  berdasarkan  nisbah yang  disepakati  oleh  pihak-pihak  yang  berseri Atas  dasar  pengertian tersebut    al-syirkah  dibagi  menjadi  syirkah  amwal,  syirkah  abdan  dan syirkah wujuh.

Pasal 136 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dinyatakan bahwa  syirkah  amwal  dapat  berupa  kerjasama  antara  dua  pemilik  modal atau lebih untuk melakukan usaha bersama dengan jumlah modal yang tidak sama  dan  keuntungan  atau  kerugian  dibagi  sama  atau  atas  dasar  proporsi modal, dan dapat pula dilakukan kerjasama antara dua pemilik modal atau lebih untuk melakukan usaha bersama dengan jumlah modal yang sama  dan keuntungan dan kerugian dibagi sama.  Dalam  syirkah  amwal  setiap  anggota  syirkah  harus  menyertakan modal  berupa  uang  tunai  atau  barang  berharga.  Jika  barang  berharga  atau kekayaan  lain  dari  anggota  dijadikan  sebagai modal  syirkah, maka  barang berharga  atau  kekayaan  tersebut  harus  dijual  atau  ditentukan  dinilainya terlebih  dahulu  sebelum  melakukan  akad  kerjasama.  Dengan  demikian perseroan terbatas yang merupakan persekutuan modal adalah sama dengan al-syikar amwal  ini. Dalam Pasal 139 ayat  (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dinyatakan bahwa syirkah abdan dapat berupa kerjasama dilakukan antara  pemilik modal  dengan  pihak  yang mempunyai  keterampilan  untuk menjalankan  usaha.  Sedangkan  syirkah  wujuh  yaitu  kerjasama yang dilakukan  antara pemilik benda dengan pihak pedagang karena  saling mempercayai.

SIMPULAN

  1. Bank syariah sebagai salah satu bentuk dari perseroan terbatas pada saat ini memiliki kedudukan yang strategis dalam pembanguan ekonomi. Akan tetapi perseroan terbatas sebagai bentuk bank syariah saat ini membuat bak syariah terjebak dalam upaya profit oriented, padahal tujuan bank syariah yang utama adalah menciptakan sistem ekonomi yang adil dan manfaat bukan hanya mengejar keuntungan. Sedangkan perseroan terbatas adalah sebuah badan hukum yang didirikan dengan tujuan untuk menccapai keuntungan yang sebesar-besarnya.
  2. Hukum perjanjian menurut KUH Perdata pada umumnya  sama dengan hukum perjanjian syariah, oleh kerenanya dapat diterapkan dalam pendirian perseroan terbatas  syariah  sepanjang  tidak menyalahi  atau  bertentangan  dengan  prinsip syariah. Kekuatan mengikat hukum perjanjian syariah berlaku sama tehadap perjanjian yang  dibuat  antar  sesama  muslim  maupun  antara  seoarang  muslim  dengan bukan muslim berdasarkan asas “almuslimuuna ala syurutihim”. Tatacara pendirian, anggaran dasar, organ dan badan hukum perseroan terbatas sebagaimana  diatur  dalam  Undang-undang  Nomor  40  Tahun  2007  dapat diterapkan  dalam  pendirian  perseroan  terbatas  syariah  berdasarkan  asas hukum: ”antum  a`lamu  biumuuri  dunyaakum”  dan  asas  “ al-ashlu  fil muamalati al-ibaahah hatta yadullu al-daliilu alaa al-tahriimi”. Perseroan  Terbatas  sebagai  persekutuan  modal  menurut  Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 adalah sama dengan perjanjian (akad )Syirkah Amwaal dalam Hukum Ekonomi Syariah.  Undang-undang  Nomor  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas  dalam Pasal 109 hanya mengatur  tentang penerapan prinsip  syaraiah bagi perseroan terbatas  yang  melaksanakan  usahanya  berdasarkan  prinsip  syariah,  belum mengatur  tentang  kelembagaan  perseroan  terbatas  syariah  sebagaimana ketenuan  Pasal  1  angka  1  Undang-undang  Nomor  21  Tahun  2008  tentang Perbankan  Syariah,  oleh  karena  itu  untuk  masa  yang  akan  datang  undang-undang  perseroan  terbatas  perlu  disempurnakan  dengan  memasukkan 109 pengaturan  tentang  kelembagaan  perseroan  terbatas  syariah  sebagaimana diatur oleh Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Zaeni Asyhadie, Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia, Raja Grafindo, Jakarta, 2005

Ahmad Abu Al-Fath, Kitab al-Muamalat fi asy-Syari’ah al-Islamiyah wa al-Qawanin al-Mishriyyah (Mesir: Matba’ah al-Busfir, 1913).

Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat, Raja Grafindo, Jakarta, 2007.

Agus Prawoto, Hukum Asuransi dan Kesehatan Perusahaan Asuransi : Guide Line untuk Membeli Polis Asuransi yang Tepat dari Perusahaan Asuransi yang Benar, BPFE, Yogjakarta, 1995.

Gemala Dewi, Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006.

Abdul Ghofur Anshori, 2006, Pokok-pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia, Citra Media, Yogjakarta.

Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat, Raja Grafindo, bandung, 2007.

As-Sanhuri, Mashadir al-Haqq fi al-Fiqh al-Islami, Dirasah Muqaranah bi al-Fiqh al-Garbi(Ttp.: Dar al-Hana li ath-Thiba’ah wa an-Nasyr, 1958).

As-Sayuthi, al-Asybah wa an-Nazha’ir (Beirut: Dar al-Kutub al-“Ilmiyah, 1403H).

Subekti, Hukum Perikatan, Intermasa, 1979, hlm.1

Abdul Manan,Hukum Kontrak dalam Sistem Ekonomi Syariah, Mahkamah Agung RI.

Amir Syarifuddin, Garis-garis Besar Fiqh, Jakarta, Kencana 2003.

Perundang-undangan

 

Undang-undang Dasar 1945

Undang-undang No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

Undang-undang No 40 Tahun 2007 Tetang Perseroan Terbatas

[1] Zaeni Asyhadie, Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia, Raja Grafindo, Jakarta, 2005, hlm 33.

 

[2] Ahmad Abu Al-Fath, Kitab al-Muamalat fi asy-Syari’ah al-Islamiyah wa al-Qawanin al-Mishriyyah (Mesir: Matba’ah al-Busfir, 1913).

 

[3] Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat, Raja Grafindo, Jakarta, 2007, hlm. 68

 

[4] Agus Prawoto, Hukum Asuransi dan Kesehatan Perusahaan Asuransi : Guide Line untuk Membeli Polis Asuransi yang Tepat dari Perusahaan Asuransi yang Benar, BPFE, Yogjakarta, 1995, hlm. 19

 

[5] Gemala Dewi, Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006, hlm. 206

 

[6] Abdul Ghofur Anshori, 2006, Pokok-pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia, Citra Media, Yogjakarta, hal. 24

 

[7] Gemala Dewi, Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006, hlm. 206

 

[8] Subekti, Hukum Perikatan, Intermasa, 1979.

 

[9] As-Sanhuri, Mashadir al-Haqq fi al-Fiqh al-Islami, Dirasah Muqaranah bi al-Fiqh al-Garbi(Ttp.: Dar al-Hana li ath-Thiba’ah wa an-Nasyr, 1958), I : 9-10.

 

[10] Amir Syarifuddin, Garis-garis Besar Fiqh, Jakarta, Kencana 2003, hal. 14. 107