TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP KEGAGALAN BERPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI TRANSAKSI ELEKTRONIK DIHUBUNGKAN DENGAN ASAS ITIKAD BAIK

Oleh admin pada 17/03/2015


oleh : NINING LATIANINGSIH.

ABSTRAK
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mampu mengubah perilaku dan
pola hidup masyarakat secara global, serta menjadikan dunia sebagai jaringan (net) yang
luas, yang disebut wold wide web (www), memetakan dunia dengan segala bentuk
kepentingannya dengan tanpa batas (boderless) sehingga menyebabkan terjadinya
perubahan sosial, budaya, ekonomi dan pola penegakkan hokum yang secara signifikan
berlangsung sangat cepat. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui, memahami
prinsip tanggung jawab pelaku usaha dalam perjanjian jual beli yang dihubungkan
dengan asas itikad baik menurut KUHPerdata, UU ITE dan UUPK serta mengetahui dan
mengkaji implementasi tanggung jawab pelaku usaha dalam perjanjian jual beli melalui
transaksi elektronik dihubungkan dengan asas itikad baik.
Adapun metode yang digunakan adalah yuridis normative jenisnya komparatif dengan
menggunakan deskriptif kualitatif, jenis data lapangan dan pustaka mengunakan alat
penelitian wawancara serta studi kepustakaan.
Hasil penelitian tentang prinsip tanggung jawab pelaku usaha terhadap kegagalan
berprestasi dalam perjanjian jual beli melalui transaksi elektronik, menurut KUHPerdata
tanggung jawab pelaku usaha adalah tanggung jawab berdasarkan kesalahan, seseorang
baru dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hokum jika ada unsur kesalahan yang
dilakukannya, serta adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.
Menurut UUPK dalam pasal 19 dinyatakan tanggungjawab pelaku usaha adalah
tanggung jawab produk (product liability) sehingga pelaku usaha harus membuktikan
bahwa dia tidak bersalah, sehingga tidak ada hubungan kausalitas antara kerugian
dengan kesalahan. Dalam pasal 12(3) UU ITE tanggung jawab pelaku usaha adalah
tanggung jawab mutlak tida kterbatas (absolut liability), pelaku usaha harus
melaksanakan pembuktian ada atau tidak adanya ganti rugi yang harus dibayarkan oleh
pihak yang bersalah kepada pihak yang mendapatkan kerugian. Asas itikad baik menurut
KUHPerdatam masih bersifat abstrak, dalam perkembangannya asas itikad baik dapat
dilihat dalam dua dimensi yaitu dimensi subyektif (kejujuran) dan dimensi obyektif
(kerasionalan, ke taatan dan keadilan). Dimensi subyektif harus ada sebelum adanya
kesepakan perjanjian (pra kontrak/proses negosiasi), sedangkan dimensi obyektif harus
tampak dalam negosiasi, penyusunan dan pelaksanaan kontrak. Asas itikad baik menurut
UU ITE dan UUPK, sudah menerapkan kedua dimensi tersebut. Penerapan tanggung
jawab dalam perjanjian jual beli menurut transaksi elektronik, jika ada kegagalan
berprestasi yang digunakan ketentuan UU ITE dan UUPK, pelaku usaha yang harus
membuktikan, bahwa tidak ada kesalahan dan tidak ada hubungan kausalitas antara
kerugian dengan kesalahan. Penerapan asas itikad baik dalam perjanjian jual beli melalui
transaksi elektronik jika ada kegagalan berprestasi, belum sesuai dengan KUHPerdata,
pelaku usaha dalam transaksi elektronik belum seluruhnya melaksanakan asas itikad baik
menurut dismensi subyektif, sedangkan pada dimensi obyektif masih ada pelaku usaha
yang tidak adil, tidak rasional dan tidak patut. Mekanisme penyelesaian sengketa antara
pelaku usaha dalam transaksi elektronik jika terjadi kegagalan berprestasi, dapat
dilakukan melalui forum pengadilan, arbitrase atau lembaga penyelesaian sengketa
alternative, seperti BPSK. Dalam praktek penyelesaian sengketa tidak melalui pengadilan
tetapi lebih banyak melalui negosiasi.
Kata kunci: Tanggung jawab pelaku usaha, transaksi elektronik, itikad baik, hokum
perlindungan konsumen.