TANGGUNG JAWAB PRODUK (PRODUCT LIABILITY) PELAKU USAHA TERHADAP PELANGGARAN STANDARDISASI PRODUK INDUSTRI DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN

Oleh admin pada 17/03/2015


oleh : Yuyut Prayuti.

ABSTRAK
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 lahir ditujukan sebagai upaya
perlindungan terhadap konsumen atas standardisasi produk barang maupun jasa
yang ber-SNI demi menjamin kepastian hukum dalam usaha untuk memproduksi
dan menyalurkan produk dengan mengacu pada SNI yang memenuhi persyaratan
kualitas, keamanan, kenyamanan, keselamatan, dan kesehatan. Hal ini penting
agar setiap produk barang maupun jasa yang pasarkan dapat
dipertanggungjawabkan. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui
proses penentuan kriteria standardisasi produk Indonesia dihubungkan dengan
tanggung jawab pelaku usaha, di samping itu untuk mengetahui penerapan
tanggung jawab produk atas pelanggaran standardrisasi produk industri
dihubungkan dengan hukum perlindungan konsumen. Tujuan lainnya adalah
untuk mengetahui, memahami, dan menganalisa mekanisme penyelesaian
sengketa antara pelaku usaha dan konsumen apabila terjadi pelanggaran
standardisasi produk industri.
Metode penelitian yang digunakan adalah bersifat deskriptif analistis
dengan pendekatan yuridis normatif melalui tahap penelitian kepustakaan dan
lapangan dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dan wawancara.
Kemudian data dianalisis melalui metode normatif kualitatif tanpa
mempergunakan rumus matematis dan angka-angka.
Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa proses penentuan
kriteria SNI dihubungkan dengan tanggung jawab pelaku usaha yaitu dengan
melibatkan pelaku usaha dalam perumusan rancangan SNI yang dilaksanakan oleh
panitia teknis yang dikoordinir oleh BSN. Proses ini merupakan implementasi dari
pasal 8 dan pasal 19 UUPK serta PP no. 102 tahun 2000 tentang SNI, hal ini
merupakan wujud dari teori tanggung jawab produk sebagai upaya preventif dari
pelaku usaha dalam melaksanakan tanggung jawabnya terhadap konsumen.
Penerapan tanggung jawab produk atas pelanggaran standardisasi produk industri
yang dilakukan pelaku usaha adalah konsumen yang merasa dirugikan dapat
menuntut pelaku usaha sesuai ketentuan pasal 28 UUPK menggunakan teori
pembuktian terbalik. Mekanisme penyelesaian sengketa antara pelaku usaha dan
konsumen apabila terjadi pelanggaran standardisasi produk industri dapat
dilakukan di pengadilan dan diluar pengadilan melalui BPSK dengan cara mediasi
atau arbritase atau konsiliasi. Dalam praktek pelaku usaha memberi tanggapan
positif atas keluhan konsumen melalui layanan pengaduan konsumen dan
berusaha menyelesaikan sengketa secara damai sebelum konsumen menggugat
melalui BPSK atau badan peradilan.
Kata kunci : Tanggung jawab, standar nasional, pelaku usaha, perlindungan
konsumen, produk industri.