Perpustakaan Pascasarjana UNISBA | Jl. Purnawarman No.59 Bandung

Koleksi Kembali

Pencarian Spesifik

Ditemukan 19 dari pencarian Anda melalui kata kunci: Author : "RUSLI"

Permintaan membutuhkan 0.258 detik untuk selesai

PENERAPAN SANKSI DISIPLIN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG TIDAK MENAATI KETENTUAN JAM KERJA DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN MENGENAI DISIPLIN DAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI (Studi Kasus di Institut Pemerintahan Dalam Negeri)

Pengarang : Pembimbing Utama: Prof. Dr. H. Toto Tohir Suriaatmadja, SH., MH - HENGKY SAPUTRA - Pnd: Dr. Rusli Kustiaman Iskandar, SH., M.Hum -

Detail Cantuman XML Detail

Konsepsi Membangun Integritas Penyidik dan Penuntut Umum Guna Mewujudkan Penegakkan Hukum Berkeadilan Ditinjau dari Perspektif Ketatanegaraan

Pengarang : Ketua Promotor: Prof. Dr. H. Edi Setiadi, SH.,MH - Dani Durahman - Anggota: Dr. H. Rusli Iskandar, SH., MH -

Detail Cantuman XML Detail

Akibat hukum cerai gugat setelah dijatuhi talak dibawah tangan menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan kompilasi hukum islam (KHI) dihubungkan dengan asas keadilan (Studi kasus perkara cerai gugat nomor 1119/Pdt.G/2016/PA.Cjr)

Pengarang : M. Rusliana - Pembimbing Utama: Dr. H. Tata Fathurrohman, SH., MH. - Pendamping: Dr. Husni Syawali, SH., MH. -

Detail Cantuman XML Detail

Penegakan Hukum Terhadap Kerusakan Lingkungan Akibat Alih Fungsi Lahan Hutan Mangrove Di Pesisir Kabupaten Langkat

Pengarang : Anggota Promotor: Dr. Dini Dewi Heniarti, SH.,MH - Ketua Promotor: Prof. Dr. Hj. Neni Sri Imaniyati, SH.,MH - RUSLI -

Detail Cantuman XML Detail

Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Membuat Peraturan Daerah Berbasis Syariah Ditinjau Dari Pasal 29 UUD 1945

Pengarang : Muhamad Hidayat Muhtar - Pembimbing Utama: Dr.H. Asyhar Hidayat, SH.,MH - Pnd: Dr. Rusli Kustiaman Iskandar, SH.,M.Hum -

Detail Cantuman XML Detail

Kebijakan legilasi dan peran pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan (PPATK)dalam penanggulangan tidak pidana pencucian uang diindonesia

Pengarang : Anggota Promotor: Prof. Dr. Nandang Sambas, Sh., MH. - Rusli Waluja - Ketua Promotor: Prof. Dr. H. Dey Ravena, SH., MH. -

Detail Cantuman XML Detail

Fungsi pengawasan pemerintah provinsi terhadap kebijakan pemerintah kabupaten/kota dalam memelihara lingkungan daerah aliran sungai nenurut UU No.22 tahun 1999

Pengarang : Nandang Saudrajat - Pemb: Prof. dr. H. Bagir Manan, SH., MCL - Pend: Rusli K. Iskandar, S.H.,M.H. -

Detail Cantuman XML Detail

Koordinasi unsur pemerintah daerah dalam pengelolaan kebijakan anggaran daerah (Sauatu analisis yuridis terhadap pengelolaan keuangan daerah di kabupaten garut)

Pengarang : Mahyar Suara - Pemb: Prof. Dr. H.E. Saefullah, S.H.,LL.M. - Pend: Rusli K Iskandar, SH.,MH. -

Detail Cantuman XML Detail

Mekanisme pembentukan peraturan daerah kota gorontalo dalam menunjang penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan undang undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang undangan

Pengarang : Moh. Arief Erawan - Pemb: Dr. H. Asyhar Hidayat, S.H., M.H. - Pend: Dr. Rusli Iskandar, S.H., M.H. -

Detail Cantuman XML Detail

Implementasi perda kota bandung no.29 tahun 2002 tentang penyelenggaraan dan penanganan kesejastraan sosial khususnya tentang anak terlantar dihubungkan dengan pasal 34 UUd 1945 perubahan ke empat

Pengarang : Muzmar Qo'imin - Pemb: Prof. Dr. Hj. Esmi Warassih P, S.H., M.S. - Pend: Rusli Iskandar, S.H., M.H. -

Detail Cantuman XML Detail

Implementasi peraturan daerah nomor 26 tahun 1998 tentang penyelenggaraan kependudukan dan catatan sipil di kotamadya daerah tingkat II bandung dalam rangka pengendalian penduduk di kota bandung

Pengarang : Pend: Rusli K Iskandar, S.H., M.H. - Sudita - Pemb: Prof. Dr. H. Toto Tohir, S.H., M.H. -

Detail Cantuman XML Detail

PENERAPAN SANKSI DISIPLIN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG TIDAK MENAATI KETENTUAN JAM KERJA DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN MENGENAI DISIPLIN DAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI (Studi Kasus di Institut Pemerintahan Dalam Negeri)

Konsepsi Membangun Integritas Penyidik dan Penuntut Umum Guna Mewujudkan Penegakkan Hukum Berkeadilan Ditinjau dari Perspektif Ketatanegaraan

Akibat hukum cerai gugat setelah dijatuhi talak dibawah tangan menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan kompilasi hukum islam (KHI) dihubungkan dengan asas keadilan (Studi kasus perkara cerai gugat nomor 1119/Pdt.G/2016/PA.Cjr)

Penegakan Hukum Terhadap Kerusakan Lingkungan Akibat Alih Fungsi Lahan Hutan Mangrove Di Pesisir Kabupaten Langkat

Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Membuat Peraturan Daerah Berbasis Syariah Ditinjau Dari Pasal 29 UUD 1945

Kebijakan legilasi dan peran pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan (PPATK)dalam penanggulangan tidak pidana pencucian uang diindonesia

Fungsi pengawasan pemerintah provinsi terhadap kebijakan pemerintah kabupaten/kota dalam memelihara lingkungan daerah aliran sungai nenurut UU No.22 tahun 1999

Koordinasi unsur pemerintah daerah dalam pengelolaan kebijakan anggaran daerah (Sauatu analisis yuridis terhadap pengelolaan keuangan daerah di kabupaten garut)

Mekanisme pembentukan peraturan daerah kota gorontalo dalam menunjang penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan undang undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang undangan

Implementasi perda kota bandung no.29 tahun 2002 tentang penyelenggaraan dan penanganan kesejastraan sosial khususnya tentang anak terlantar dihubungkan dengan pasal 34 UUd 1945 perubahan ke empat

Implementasi peraturan daerah nomor 26 tahun 1998 tentang penyelenggaraan kependudukan dan catatan sipil di kotamadya daerah tingkat II bandung dalam rangka pengendalian penduduk di kota bandung

Peran dan fungsi dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten garut dalam rangka pemberdayaan masyarakat

Alternatif penyelesaian sengketa medik

Hukum ketenagakerjaan: Berdsarkan UU No. 13/2003 tentang ketenagakerjaan dan peraturan terkait lainya

Hukum pengangkatan anak

Hukum Acara Pidana Kontemporer

Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law

Potret Lembaga Pengadilan Indonesia

Konsep Ijtihad Al-Syaukurani