Detail Cantuman Kembali
TINJAUAN TERHADAP PERATURAN BUPATI KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAH DAERAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANGrnPEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG –UNDANGAN
- Bagikan:
Tinjauan terhadap Peraturan Bupati Kabupaten Rokan Hulu Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Berdasarkan UndangrnUndang Nomor 32 Thun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Noor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-udanganrnPemerintah daerah berhak menetapkan Perda untuk menjalankan otonomi daerah, Perda ditetapkan bersama Kepala daerah dan DPRD, perda mendukung program-program pembangunan daerah, di Kabupaten Rokan Hulu Perda tentang APBD tahun 2009 tidak dibahas oleh DPRD dan tidak disahkan oleh Gubernur sampai batas waktu yang telah ditentukan, Bupati menetapkan peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2009 untuk di jadikan aturan ABPD Tahun 2009.rnBerdasarkan latar belakang diatas, rumusan permasalahan adalah: Apakah fungsi Peraturan Bupati Nomor 2 tahun 2009 dapat mengatur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di tinjau dari UU RI No 32 Tahun 2004 dan UU RI No 12 Tahun 2011 dan Bagimana Implikasi Peraturan Bupati Kabupaten Rokan Hulu Nomor 2 Tahun 2009 tentang APBD terhadap penyelenggaraan Pemerintah daerahrnPenelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif, komparatif dan historis sedangkan sifat atau jenisnya adalah deskriptif analisis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui fungsi Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 2 Tahun 2009 dapat mengatur Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah di tinjau dari UU RI No 32 Tahun 2004 dan UU RI No12 Tahun 2011. Selain itu juga untuk mengetahui implikasi Peraturan Bupati Kabupaten Rokan Hulu Nomor 2 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah.rnBerdasarkan hasil analisis, fungsi Peraturan Bupati Kabupaten Rokan hulu Nomor 2 Tahun 2009 sudah dapat mengatur penggunaan APBD Kabupaten Rokan Hulu kendatipun tahapan pembentukannya tidak mengikuti aturan yang berlaku jika di tinju dari UU RI No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dan UU RI No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan antara lain :(i) Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2009 tidak mendapat pengesahan dari Gubernur sesuai dengan Pasal 187 ayat (2) UU RI No 32Tahun 2004,(ii) pembuatan Peraturan Bupati Nomor 2 tahun 2009 tidak menempuh tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, atau penetapan dan pengundangan, sesuai Pasal 1 ayat(1) UU RI Nomor 12 Tahun 2011. Kemudian implikasi Peraturan Bupati Kabupaten Rokan Hulu Nomor 2 Tahun 2009 tentang APBD terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah antara lain (i) Bupati dalam menjakankan APBD terikat dengan besar angka APBD tahun anggaran sebelumnya, sebagaimana menurut aturan perundang-undangan Pasal 187 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. (ii) Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2009 tentang APBD diprioritaskan untuk pembiayaan keperluan setiap bulan dari pada pelaksanaan kegiatan pembangunan yaitu keperluan mengikat dan belanja wajib sesuai yang diamanahkan dalam Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Keuangan Daerah, telah diubah Permendagri No 59 Tahun 2007 Pasal 1.2. dan 4
Promotor : Prof. Dr. Hj. Ellydar Chaidir, Sh., MH. - Personal Name
dr. Efik Yusdiansyah, SH., MH. - Personal Name
Dipendri - Personal Name
dr. Efik Yusdiansyah, SH., MH. - Personal Name
Dipendri - Personal Name
Disertasi
DIH 13 022
324.041 3
Buku Teks
Indonesia
Universitas Islam Bandung
2013
Bandung
vi, 428 hlm.; 21x 29,5 cm
LOADING LIST...
LOADING LIST...