Detail Cantuman Kembali
implikasi pasal 6 peraturan pemerintahan no. 32 tahun 1996 tentang perencanaan tenaga kesehatan terhadap pelaksanaan tugas dokter dan perawatan di kota bandung
- Bagikan:
ABSTRAKrnPencapaian derajat kesehatan yang optimal merupakan tanggung jawab pemerintah dan seluruh potensi bangsa Indonesia, tanggung jawab pemerintah tersebut diamanatkan oleh Undang-undang Kesehatan nomor 36 tahun 2009 Pasal 16 dinyatakan bahwa Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan sumber daya di bidang kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh derajat yang setinggi-tingginya.rnPerencanaan sumber daya manusia kesehatan merupakan proses analisis dan identifikasi tersedianya kebutuhan akan sumber daya manusia sehingga tercapainya mutu pelayanan. rnDalam kondisi keterbatasan tenaga dokter baik di daerah terpencil maupun kondisi banyaknya dokter yang beralih tugas dari tenaga fungsional menjadi tenaga struktural menyebabkan terjadinya pelimpahan tugas dari dokter kepada perawat di Puskesmas Kota Bandung , Tujuan pada penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana Kebijakan Pemerintah Kota Bandung dalam hal membuat Perencanaan tenaga kesehatan khususnya dokter dan perawat dan sejauh mana pengaruh Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan khususnya Pasal 6 tentang Perencanaan berimplikasi pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta perlindungan hukum bagi dokter dan Perawat di Kota Bandung. rnMetode Pendekatan yang digunakan adalah metode penelitian yang normative yaitu dengan melakukan penelaahan hukum melalui studi kepustakaan kemudian dianalisis dan disajikan secara sistematis.rnHasil penelitian menunjukan bahwa Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang tenaga kesehatan cukup lengkap dari tingkat pusat sampai daerah, mulai dari Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 1996 tentang tenaga kesehatan, Peraturan Presiden 72 tahun 2012 tentang SKN dan Peraturan Daerah nomor 10 tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Kota Bandung, hanya perlu disusunnya aturan tentang perencanaan dan perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan di Kota Bandung yang dituangkan dalam bentuk Perda atau Perwal agar tidak ada kerancuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dokter dan perawat yang menyebabkan menurunnya kwalitas pelayanan dan dapat menimbulkan masalah hukum baik perdata maupun pidanarnrnKata Kunci : Perencanaan, Tenaga Kesehatan, Pelaksanaan Tugasrnrn
H. Yono Sudiyono, dr., MARS., M.H.Kes. - Personal Name
Nurhayati - Pemb: Dr. Efik Yusdiansyah, S.H., M.H. - Personal Name
Nurhayati - Pemb: Dr. Efik Yusdiansyah, S.H., M.H. - Personal Name
Tesis
344.046 NUR.i
344.046
Buku Teks
Indonesia
Libraries Unlimited
2014
Bandung
viii, 119 hlm,; 21 x 29,5 cm
LOADING LIST...
LOADING LIST...