Detail Cantuman Kembali
EFEKTIFITAS PEMBERIAN RESTITUSI KEPADArnKORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGANrnORANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANGrnNOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANGrnPEMBERANTASAN TINDAK PIDANArnPERDAGANGAN ORANGrn(Studi Kasus pada Pengadilan Negeri Bale Bandung)
- Bagikan:
ABSTRAK Salah satu tujuan pemberian restitusi dalam kasus tindak pidana perdagangan orang adalah untuk memulihkan kerugian yang diderita oleh korban akibat tindak pidana perdagangan orang. Namun meskipun putusan mengenai restitusi sudah dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang, ternyata dalam prakteknya pelaku tindak pidana perdagangan orang memilih untuk tidak membayar restitusi tersebut kepada korban akan tetapi menggantinya dengan pidana kurungan. Hal ini mengakibatkan kerugian yang diderita oleh korban tindak pidana perdagangan orang menjadi tidak terpenuhi karena adanya pidana pengganti atas restitusi yang tidak dibayarkan oleh pelaku kepada korban perdagangan orang tersebut sehingga tujuan pemberian restitusi menjadi tidak tercapai. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, penulis tertarik untuk meneliti mengenai bagaimanakah kedudukan restitusi dalam sistem pemidanaan di Indonesia dan bagaimanakah efektifitas pemberian restitusi dalam menjamin pemenuhan ganti rugi materil dan immateril korban tindak pidana perdagangan orang. Adapun tujuan dari penelitian tesis ini adalah untuk mengetahui dan memahami bagaimana kedudukan restitusi dalam sistem pemidanaan di Indonesia serta untuk mengetahui sejauh mana efektifitas pemberian restitusi dalam menjamin pemenuhan ganti rugi materil dan immateril korban tindak pidana perdagangan orang. Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan tesis ini adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu suatu metode pendekatan yang menekankan pada ilmu hukum, disamping juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku di masyarakat dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan data sekunder, baik berupa bahan hukum primer, sekunder, maupun tertier melalui tahapan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Hasil penelitian menunjukan bahwa pertama restitusi bukanlah bagian dari sistem pemidanaan di Indonesia, akan tetapi merupakan hak dari korban tindak pidana. Namun pemberian restitusi dalam kasus tindak pidana perdagangan orang merupakan bagian dari pemidanaan hal ini terlihat dari diberlakukannya hukuman pengganti atas tidak dibayarnya restitusi, adanya hukuman pengganti ini merupakan sisi pidana dari restitusi. Kedua, dalam prakteknya penjatuhan restitusi tidak efektif dalam menjamin pemenuhan ganti kerugian baik materil dan immaterial bagi korban dikarenakan restitusi sendiri apabila tidak dibayar dapat diganti dengan pidana kurungan. Di gantinya restitusi dengan pidana kurungan, mengakibatkan korban tidak dapat menuntut lagi ganti kerugian yang dideritanya. Kata Kunci : Restitusi, Korban, Perdagangan Orang
pemb : Prof. dr. H. Edi Setiadi, SH., MH. - Personal Name
pemb : Prof. Dr. Nandang Sambas, SH., MH. - Personal Name
Rani Suryani Pustikasari - Personal Name
pemb : Prof. Dr. Nandang Sambas, SH., MH. - Personal Name
Rani Suryani Pustikasari - Personal Name
Tesis
364.15554 PUS e
364.15554
Buku Teks
Indonesia
Universitas Islam Bandung
2015
Bandung
LOADING LIST...
LOADING LIST...