Penyalahgunaan kewenangan dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan dikaitkan dengan undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan juncto undang-undang nomor 31 tahun 1999 juncto undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi