Detail Cantuman Kembali
PELAKSANAAN INFORMED CONSENT PADA TINDAKAN OPERASI ELEKTIF DI RUANG PERAWATAN BEDAH RUMAH SAKIT UMUM KOTA TASIKMALAYA DIHUBUNGKAN DENGAN PERMENKES NOMOR 290 TAHUN 2008
- Bagikan:
Penelitian ini berjudul “PELAKSANAAN INFORMED CONSENT PADA TINDAKAN OPERASI ELEKTIF DI RUANG PERAWATAN BEDAH RUMAH SAKIT UMUM KOTA TASIKMALAYA DIHUBUNGKAN DENGAN PERMENKES NOMOR 290 TAHUN 2008”. Penelitian ini berangkat dari suatu kenyataan bahwa masih ada tindakan-tindakan yang diambil oleh perawat dan dokter tanpa persetujuan dan sepengetahuan pasien. Padahal, secara hukum dan nilai-nilai kemanusian, pasien ataupun keluarga yang mewakili pasien berhak untuk mengetahui tentang tindakan yang akan diambil oleh perawat atapun dokter. Pasien adalah individu yang paling berkepentingan terhadap semua yang akan terjadi pada dirinya. Oleh karena itu, dalam transaksi terapeutik adanya informed consent merupakan hak pasien yang harus dipenuhi sebelum ia menjalani suatu upaya medis yang dilakukan dokter atau perawat terhadap dirinya. rnTujuan dari peneltian ini adalah untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan persetujuan medis di Ruang Perawatan Bedah Rumah Sakit Umum Kota Tasikmalaya. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui penyelesaian masalah ketika terjadi kasus atau perdedaan pendapat antara pasien dan dokter mengenai tindakan medis yang akan dilakukan.rnPenelitian ini menggunakan metode analisis normatif kualitatif, yaitu menarik kesimpulan berdasar hasil penelaahan peraturan-peraturan./bahan-bahan hukum yang terkait dengan masalah yang akan diteliti. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan konseptual, yakni mengkaji pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin hukum untuk menemukan dan menganalisis ide-ide yang melahirkan pengertian hukum. rnHasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pelaksanaan persetujuan tindakan medis di Ruang Perawatan Bedah Rumah Sakit Umum Kota Tasikmalaya secara umum dapat dikatakan masih banyak terdapat kekeliruan yang harus segera diperbaiki, hal ini disebabkan masih banyaknya poin-poin dalam lembar persetujuan yang tidak di isi dengan benar selain terdapat kesenjangan pengetahuan antara informasi yang diberikan oleh dokter dengan pengertian yang didapat oleh pasien atau yang mewakilinya, dan itu mengakibatkan lembar persetujuan tersebut dipandang lemah secara hukum sebagaimana undang-undang yang mengatur hal tersebut.rnDapat disimpulan bahwa bentuk persetujuan medis adalah sebagai salah satu upaya untuk melindungi pasien dari tindakana yang akan diambil oleh perawat ataupun dokter.rnrn
Pend: Dr. Hadi Susiarno, dr., Sp.OG(K)., M.Kes., MH.Kes. - Personal Name
Enjang Nurjamil - Pembimbing: Prof. Dr. H. Toto Tohir, S.H., M.H. - Personal Name
Enjang Nurjamil - Pembimbing: Prof. Dr. H. Toto Tohir, S.H., M.H. - Personal Name
Tesis
344.04 NUR p
344.04
Buku Teks
Indonesia
Universitas Islam Bandung
2014
Bandung
vii, 111hlm, 21 x 29,5 cm
LOADING LIST...
LOADING LIST...