Hubungan kewenangan daerah kabupaten/kota dan desa dalam rangka peningkatan kemandirian desa pada pelaksanaan otonomi daerah menurut sistem negara kesatuan republik indonesia berdasarkan undang-undang dasar 1945 :

2 1 50 Hubungan kewenangan daerah kabupaten/kota dan desa dalam rangka peningkatan kemandirian desa pada pelaksanaan otonomi daerah menurut sistem negara kesatuan republik indonesia berdasarkan undang-undang dasar 1945 : Authorty relation district/city and village in order to increase in independence village on the inplementation of autonomy unity by the state system of the republic of indonesia statutory basis 1945 R. Agus Abikusna - Ketua Promotor: Prof. Dr. H. Toto Tohir Suriaatmadja, S.H., M.H. Primary Author Anggota Prom: Dr. Efik Yusdiansyah, S.H., M.H. Primary Author mixed material Universitas Islam Bandung Pascasarjana-UNISBA 2018 Dimensi Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI MUhamad Rakhamat- Promotor: Prof. Dr. H. Edi Setiadi, S.H., M.H. Primary Author Anggota Prom: Dr. Efik Yusdiansyah, S.H., M.H.. Primary Author mixed material Bandung Universitas Islam Bandung 2013 Image_%28446%29.jpg.jpg