Perpustakaan Pascasarjana UNISBA | Jl. Purnawarman No.59 Bandung

Koleksi Kembali

Pencarian Spesifik

Ditemukan 29 dari pencarian Anda melalui kata kunci: Author : "Dr. Efik Yusdiansyah, S.H., M.H."

Permintaan membutuhkan 0.26709 detik untuk selesai

Kompetensi mahkamah konstitusi menafsirkan suatu norma berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam upaya mewujudkan kepastian hukum

Pengarang : Dian Yusticia Rachman - Pembimbing Utama: Dr. Efik Yusdiansyah, S.H., M.H. - Pend: Dr. Nurul Chotidjah, S.H., M.H. -

Detail Cantuman XML Detail

Implementasi regulasi instalasi pengolahan air limbah (IPAL)bahan berbahaya dan beracun (B3) di UPT Puskesmas cijerah berdasarkan peraturan pemerintah republik indonesia nomor 101 tahun 2014 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dan peraturan menteri ksehatan republik indonesia nomor 75 tahun 2014 tentang pusat kesehatan masyarakat dihubungkan dengan aspek pengendalian lingkungan hidup oleh pemerintah kota bandung

Pengarang : Pend: Dr. Neni Ruhaeni, S.H., LL.M - Ari Sakti Prasetya - Pembimbing Utama: Dr. Efik Yusdiansyah, S.H., M.H. -

Detail Cantuman XML Detail

Hubungan kewenangan daerah kabupaten/kota dan desa dalam rangka peningkatan kemandirian desa pada pelaksanaan otonomi daerah menurut sistem negara kesatuan republik indonesia berdasarkan undang-undang dasar 1945 :Authorty relation district/city and village in order to increase in independence village on the inplementation of autonomy unity by the state system of the republic of indonesia statutory basis 1945

Pengarang : R. Agus Abikusna - Ketua Promotor: Prof. Dr. H. Toto Tohir Suriaatmadja, S.H., M.H. - Anggota Prom: Dr. Efik Yusdiansyah, S.H., M.H. -

Detail Cantuman XML Detail

Kedudukan hukum peraturan menteri kesehatan terhadap peraturan daerah dalam hierarki peraturan perundang-undangan dihubungkan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik

Pengarang : Pendamping: Dr. Efik Yusdiansyah, S.H., M.H. - Franky Indra - Pembimbing Utama: Dr. H. M. Faiz Mufidi, S.H., M.H. -

Detail Cantuman XML Detail

Pengawasan penyelenggaraan fasilitas pelayanan kesehatan terhadap fasilitas pemberian asi ekslusif di puskesmas dihubungkan dengan hak asasi manusia (Studi kasus ini dilakukan di kota tanjung selor kabupaten bulungan kalimantan utara)

Pengarang : Chairunnisa - Pembimbing Utama: Dr. Efik Yusdiansyah, S.H., M.H. - Pend: Hj. Alma Lucyati, dr., M.Kes., MH.Kes -

Detail Cantuman XML Detail

Tanggung jawab kepala desa dalam penggunaan dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara menurut undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa dihubungkan dengan asas efektivitas dan asas efisiensi penyelenggaraan pemerintahan

Pengarang : Andi Nurannisa Meilany - Pembimbing Utama: Dr. Efik Yusdiansyah, S.H., M.H. - Pend: Dr. Nurul Chodidjah, SH., MH. -

Detail Cantuman XML Detail

Kewenangan pemerintah daerah kabupaten garut dalam pengangkatan dan periodesasi masa jabatan kepala sekolah untuk mewujudkan good governance di hubungkan dengan peraturan menteri pendidikan nasional nomor 28 tahun 2010 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah juncto peraturan daerah kabupaten garut nomor 11 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pendidikan

Pengarang : Erna Kartini - Pembimbing Utama: Dr. Efik Yusdiansyah, S.H., M.H. - Pend: Dr. H. M. Faiz Mufidi, S,H. -

Detail Cantuman XML Detail

Peran dinas kesehatan kota bandung terhadap praktek tukang gigi dihubungkan dengan permenkes no.39 tahun 2014 tentang pembinaan pengawasan, dan perizinan pekerjaan tukang gigi dalam rangka perlindungan kesehatan gigi dan mulut pada masyarakat

Pengarang : Wulandari - Pembimbing utama: Dr. Efik Yusdiansyah, S.H., M.H. - Pendamping: Dr. H. Hadi Susiarno, dr,. SpOG(K),.M.Kes., MH.Kes -

Detail Cantuman XML Detail

Implikasi peralihan kewenangan bidang perizinan pertambangan umum dari daerah kabupaten/kota kepada provinsi jawabarat berdasarkan undang-undang nomor23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dihubungkan dengan asas-asas umum pemerintah yang baik(Studi kasus di kabupaten purwakarta)

Pengarang : Pend: Dr. Efik Yusdiansyah, S.H., M.H. - Bambang Widya Atmoko - Pembimbing Utama: Dr. H. Asyhar Hidayat, S.H., M.H. -

Detail Cantuman XML Detail

Implementasi kebijakan peraturan BPJS kesehatan nomor 3 tahun 2015 tentang norma penetapan besaran kapasitasi dan pembayaran kapitasi berbasis pemenuhan komitmen pelayanan pada pasilitas kesehatan tingkat pertama di pusat kesehatan masyarakat (PUSKESMAS) kabupaten bandung barat

Pengarang : Wishnu Pramulo Ady - Pembimbing: Dr. Efik Yusdiansyah, S.H., M.H. - Pend: Hj. Alma Lucyati, dr. M. Kes., MH.Kes -

Detail Cantuman XML Detail

Wewenang dan fungsi pengawasan pemerintah daerah kabupaten garut dalam rangka penertiban jalan raya berdasarkan peraturan daerah kabupaten garut nomor:2 tahun 1988 tentang penertiban,keindahan dan kebersihan dihubungkan dengan undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan

Pengarang : Pend: Dr. H. Asyhar Hidayat, S.H., M.H. - Whedy Capri Rosshario - Pemb: Dr. Efik YUsdiansyah, S.H., M.H. -

Detail Cantuman XML Detail

Tanggung jawab perdata organ intalasi keselamatan dan kesehatan kerja rumah sakit pemerintah tentang keselmatan pasien dan pengunjung sehubungan dengan undang-undang nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit

Pengarang : Pend: Dr. Efik Yusdiansyah, S.H., M.H. - Sinatra Gunawan - Pembimbing: Dr. H.M. Faiz Mufidi, S.H., M.H. -

Detail Cantuman XML Detail

Pelaksanaan fungsi pengawasan dinas kesehatan kabupaten sukabumi terhadap salon pengguna silikon cair di kabupaten sukabumi dihubungkan dengan peraturan daerah kabupatensukabumi nomor 25 tahun 2012 tentang organisasi perangkat daerah pemerintahan kabupaten sukabumi

Pengarang : Arif Firdaus - Pemb: Dr. Efik Yusdiansyah, S.H., M.H. - Pend: H. Yono Sudiyono, dr., MARS., MH.Kes -

Detail Cantuman XML Detail

Kebijakan pemberian insentif pajak bagi investor sebagai upaya meningkatkan investasi asing di indonesia

Pengarang : Oom Abdul Rahman - Pemb: Dr. Hj. Wiratni Ahmadi SH. - _Ped: Dr. Efik Yusdiansyah, S.H., M.H. -

Detail Cantuman XML Detail

Representasi dan partisipasi perempuan dalam pembangunan legislasi daerah dihubungkan dengan UU nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah

Pengarang : Pend: Dr. Efik Yusdiansyah, S.H., M.H. - Ani Rostiani - Pemb: Prof. Dr. H. Toto Tohir, S.H., M.H. -

Detail Cantuman XML Detail

Pembagian aset antara pemerintah kabupaten kota tasikmalaya menurut pasal 14 undang-undang nomor 10 tahun 2001 untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat

Pengarang : Pend: Dr. Efik Yusdiansyah, S.H., M.H. - Demi Hamzah Rahadian - Pemb: Prof. Dr. H. Toto Tohir, S.H., M.H. -

Detail Cantuman XML Detail

Pengaturan penerbitan ijin reklame sebagai sumber pendapatan asli daerah dihubungkan dengan kebijakan penataan ruang di kota bandung

Pengarang : Mohamad Gia Ahagia - Pemb: Prof. dr. H. Toto tohir, S.H., M.H. - Pend: Dr. Efik Yusdiansyah, S.H., M.H. -

Detail Cantuman XML Detail

Kewenangan fungsi, dan kompetensi perawat daklam melaksanakan tugas keperawatan menurut permenkes No.148 tahun 2010 tentang izin dan penyelenggaraan praktik perawat di kota tasikmalaya

Pengarang : Pend: Dr. Efik Yusdiansyah, S.H., M.H. - Eli Hendalia - Pemb: Prof. Dr. H. Toto Thir, S.H., M.H. -

Detail Cantuman XML Detail

Penerapan sanksi pidana minimum khusus pada tindak pidana korupsi serta disparitas pemidanaan dihubungkan dengan asas kemandirian hakim dalam penegakan hukum yang berkepastian dan berkeadilan:Application of minimum special criminal sanctions on crime againts corruption and disparty connected with the principles independence of judges in certainty and justice law

Pengarang : Anggota Promotor: Dr. Efik Yusdiansyah, S.H., M.H. - Naisyah Kadir - Ketua Promotor: Prof. Dr. H. Edi Setiadi, S.H., M.H. -

Detail Cantuman XML Detail

Implikasi dualisme ketentuan tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah menurut undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional dan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dihubungkan dengan prinsip-prinsip kepastian hukum

Pengarang : Zakki Saleh - Pembimbing: Dr. Efik Yusdiansyah, S.H., M.H. - Pendamping: Dr. Hj. Rini Irianti Sundary, SH., MH. -

Detail Cantuman XML Detail

Upaya inspektorat jendral kementrian kesehatan RI dalam pencegahan dan penyelesaian kerugian negara di lingkungan kementrian kesehatan RI dihubungkan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik

Pengarang : Hendro Santoso- Pembimbing Utama: Dr. Efik Yusdiansyah, S.H., M.H. - Pendamping: Dr. H. Wawang S. Sukarya, dr., Sp.OG(K)., MARS., MH.Kes. -

Detail Cantuman XML Detail

Tanggung jawab pemerintah dalam pengawasan kepada pelaku usaha di bidang obat tradisional duhubungkan dengan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen JO. undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan

Pengarang : Elin Nurlina - Pembimbing Utama: Prof. Dr. H. Toto Tohir S, S.H., M.H. - Pendam: Dr. Efik Yusdiansyah, S.H., M.H. -

Detail Cantuman XML Detail

Kewenangan penyelenggara izin praktik kedokteran dalam perspektif otonomi daerah dan dihubungkan dengan keberadaan bidan penanam modal, dan pelayanan terpadu (BPMPT)

Pengarang : Pendamping: Prof. Dr. Hj. Neni Sri Imaniyati, S.H., M.H. - Tati Haryati - Pembimbing: Dr. Efik Yusdiansyah, S.H., M.H. -

Detail Cantuman XML Detail

Tanggung jawab pemerintah daerah dalam pelayanan pasien tuberkulosis oleh dokter praktik swasta dilihat dari pasal 14 undang-undang No.36 tahun 2009 tentang kesehatan ( Studi kasus di wilayah kabupaten bandung barat)

Pengarang : Sri Wulan Yuniati - Pembimbing: Dr. Efik Yusdiansyah, S.H., M.H. - Pendamping: Prof. Dr. Hj. Neni Sri Imaniyati, S.H., M.H. -

Detail Cantuman XML Detail

Dimensi Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Pengarang : MUhamad Rakhamat- Promotor: Prof. Dr. H. Edi Setiadi, S.H., M.H. - Anggota Prom: Dr. Efik Yusdiansyah, S.H., M.H.. -

Detail Cantuman XML Detail

IMPLEMENTASI KEBERADAAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP PEMBENTUKAN HUKUM NASIONAL DALAM KERANGKA NEGARA HUKUM

Pengarang : Dr. Efik Yusdiansyah, S.H., M.H. -

Detail Cantuman XML Detail

Inplikasi permenkes nomor 1464/MENKES PER/X/2010/Tentang izin dan penelengaraan praktik bidan terhadap perda lebak nomor 7 tahun 2003 tentang perizinan pelayanan kesehatan dan penetapan retribusinya

Pengarang : Nurlaelasari - Pemb: Prof. Dr. H. Toto Tohir, S.H., M.H. - Pend: Dr. Efik Yusdiansyah, S.H., M.H. -

Detail Cantuman XML Detail

Otonomi daerah dalam perspektif undang-undang dasar 1945 pasal 18 jo undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah terhadap keutuhan NKRI

Pengarang : sugianto - Sugiarto- Promotor: Prof. Dr. H. H. M. Tahir Azhar, S.H., M.H. - Anggota Promotor: Dr. Efik Yusdiansyah, S.H., M.H. - Promotor: Prof. Dr. H. M. Tahir Azhari, S.H. M.H - Dr. Efik Yusdiansyah, S.H., M.H. -

Detail Cantuman XML Detail

implikasi pasal 6 peraturan pemerintahan no. 32 tahun 1996 tentang perencanaan tenaga kesehatan terhadap pelaksanaan tugas dokter dan perawatan di kota bandung

Pengarang : H. Yono Sudiyono, dr., MARS., M.H.Kes. - Nurhayati - Pemb: Dr. Efik Yusdiansyah, S.H., M.H. -

Detail Cantuman XML Detail