Studi Kasus tentang Pengelolaan Sistem Pelayanan Informasi dan PengaduanrnMasyarakat pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Provinsi Jawa Barat Sri Haryanti - Pemb: Prof. Dr. Hj. Atie Rachmiatie, M.Si. - Pend: Anne Maryani, Dra., M.Si. Primary Author mixed material bibliography Bandung Universitas Islam Bandung 2013 monographic Tesis id Indonesia

Buku Teks

Bandung Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Provinsi Jawa Barat adalah lembaga pelayanan publik yang dibentuk oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui “Island of Integrity” yaitu penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu secara menyeluruh dan terintegrasi.rnSesuai amanat undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, BPPT Provinsi Jawa Barat wajib membangun sistem informasi pelayanan publik untuk menyediakan informasi pelayanan kepada masyarakat secara terbuka dan mudah diakses sebagai wujud dari azas transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik dalam rangka good governance. Dalam pengelolaan sistem informasi pelayanan publik wajib diterapkan fungsi – fungsi manajemen yang meliputi planning (perencanaan), organizing (pengorganisasian), actuating (penggiatan), controlling (pengawasan).rnDalam penelitian tesis ini penulis mempertanyakan mengenai bagaimana perencanaan sistem informasi pelayanan publik, bagaimana proses produksi penyediaan informasi, bagaimana penyebarluasan produk informasi dan bagaimana pengawasan pengelolaan sistem informasi pelayanan publik pada BPPT Provinsi Jawa Barat.rnMetode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif kemudian pengumpulan data dilakukan dengan melakukan observasi, wawancara mendalam dan studi kepustakaan yang relevan.rnHasil Penelitian menunjukkan bahwa dalam pengelolaan sistem informasi diterapkan fungsi – fungsi manajemen, yaitu perencanaan yang meliputi anggaran, sumber daya manusia, sarana prasarana dan teknologi informasi komunikasi, dan media publikasi yang belum optimal. Kemudian dalam proses produksi penyediaan informasi dibentuk tim pengembangan sistem informasi perizinan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala BPPT Provinsi Jawa Barat. Untuk penyebarluasan informasi yang meliputi standar pelayanan, maklumat pelayanan, profile penyelenggara, pengaduan masyarakat dan penilaian kinerja, dipublikasikan dan disosialisasikan melalui media elektronik dan non elektronik yang masih perlu peningkatan karena keterbatasan anggaran. Sedangkan pengawasan sistem informasi dilakukan melalui pengawasan internal dan eksternal berupa pengaduan masyarakat secara langsung dan pengawasan oleh Ombudsman serta pengawasan oleh DPRD Provinsi Jawa Barat yang wajib dikelola dan ditindak lanjuti dengan baik. 371.207 Perpustakaan Pascasarjana UNISBA Jl. Purnawarman No.59 Bandung MIK-13-016 13.2033 My Library (Rak 12) 371.207.HAR.p Image_%28445%29.jpg.jpg 8241 2015-06-25 10:24:43 2021-12-21 11:48:30 machine generated