Perpustakaan Pascasarjana UNISBA | Jl. Purnawarman No.59 Bandung

Koleksi Kembali

Pencarian Spesifik

Ditemukan 36 dari pencarian Anda melalui kata kunci: Subject : "hukum kesehatan"

Permintaan membutuhkan 0.0335 detik untuk selesai

Tanggung jawab hukum perdata apoteker atas kelalaian tenaga teknis kefarmasian dalam pelayanan kefarmasian di apotek

Pengarang : Yuliani Setia Budi Rahayu - Pemb: Dr. H.M. Faiz Mufidi, S.H., M.H. - Pend: Dr. H. Agus H. Rahim, dr., SPOT., M.Epid., FICS., M.H.Kes. -

Detail Cantuman XML Detail

Perlindungan hukum bagi puskesmas terhadap penambahan biaya rawat inap peserta BPJS kesehatan pada puskesmas dengan tempat perawatan di hubungkan dengan peraturan mentri kesehatan nomor 28 tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan jaminan kesehatan nasional

Pengarang : Iwan Kartiwa - Pembimbing: Prof. Dr. H. Toto Tohir Suriaatmadja, S.H., M.H. - Pendamping: Dr. Chepi Ali Firman, S.H., M.H. -

Detail Cantuman XML Detail

Rahasia Medis

Pengarang : J Guwandi -

Detail Cantuman XML Detail

ETIKA & HUKUM KESEHATAN

Pengarang : soekidjo Notoatmodjo -

Detail Cantuman XML Detail

Perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan puskesmas akibat kejadian ikutan pasca imunisasi polio

Pengarang : Rita Ganiswara - Pemb: Prof. Dr. H. Herri Sastramihardja, dr., Sp.FK(K) - Pend: H.M. Faiz Mufidi, SH., MH. -

Detail Cantuman XML Detail

Undang-undang Kesehatan & Undang-undang Praktik Kedokteran

Pengarang : Indonesia Legal Center Publishing - Yudha Pandu -

Detail Cantuman XML Detail

IMPLEMENTASI WEWENANG BIDAN PRAKTIK MANDIRI BERDASARKAN PERMENKES RI NO. 1464 TAHUN 2010 TENTANG IZIN DAN PENYELENGGARAAN PRAKTEK BIDAN DAN PELAYANAN DILUAR STANDAR KOMPETENSI DIHUBUNGKAN DENGAN UU RI NO 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN DALAM RANGKA KEPASTIAN HUKUM

Pengarang : Wintari Hariningsih - Promotor : Prof. Dr. H. Toto Tohir, SH., MH. - Dr. Agus H. Rahim, dr., SpOT(K), M.Epid., FICS., MH.Kes -

Detail Cantuman XML Detail

Tanggung jawab pemerintah daerah dalam penanggulanagan penderita gangguan jiwa di kabupaten garut berdasarkan undang-undang nomor 18 tahun 2014 tentang kesehatan jiwa serta peraturan daerah kabupaten garut nomor 2 tahun 2013 tentang penyelenggaraan kesehatan

Pengarang : Tanti Suryawantie - Pembimbing: Dr. H.M. Faiz Mufidi, S.H., M.H. - Pendamping: Hj. Alma Lucyati, dr., M.Kes, M.H.Kes -

Detail Cantuman XML Detail

Kewenangan penyelenggara izin praktik kedokteran dalam perspektif otonomi daerah dan dihubungkan dengan keberadaan bidan penanam modal, dan pelayanan terpadu (BPMPT)

Pengarang : Pendamping: Prof. Dr. Hj. Neni Sri Imaniyati, S.H., M.H. - Tati Haryati - Pembimbing: Dr. Efik Yusdiansyah, S.H., M.H. -

Detail Cantuman XML Detail

Tanggung jawab pemerintah daerah dalam pelayanan pasien tuberkulosis oleh dokter praktik swasta dilihat dari pasal 14 undang-undang No.36 tahun 2009 tentang kesehatan ( Studi kasus di wilayah kabupaten bandung barat)

Pengarang : Sri Wulan Yuniati - Pembimbing: Dr. Efik Yusdiansyah, S.H., M.H. - Pendamping: Prof. Dr. Hj. Neni Sri Imaniyati, S.H., M.H. -

Detail Cantuman XML Detail

Tinjauan terhadap pelaksanaan dan pengawasan rekam medis di puskesmas kabupaten tasikmalaya berdasarkan permenkes nomor 2669/Menkes/Per/III/2008 tentang rekaman medis

Pengarang : Shintasari Rachmawati - Pembimbing: Prof. Dr. Toto Tohir Suriaatmadja, S.H., M.H. - Pendamping: Prof. Dr. Neni Sri Imaniyati, S.H., M.H. -

Detail Cantuman XML Detail

STANDAR MINIMAL PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT DALAM PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA ALAM SEBAGAI UPAYA PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG N0 36 TAHUN 2009rnTENTANG KESEHATAN

Pengarang : Lalu Mariawan Alfarizi - Pemb: Dr. Hj. Neni Sri Imaniyati, S.H., M.H. - H. Yono Sudiyono, dr., MARS., M.H.Kes. -

Detail Cantuman XML Detail

Informed consent dalam pelaksanaan provider initiated testing and counselling (PITS) HIV bagi ibu hamil yang dirawat dihubungkan dengan hak atas perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan di RSUD. R Syamsudin, SH kota Sukabumi

Pengarang : Innu Kania Fahlesa - Pembimbing: Prof. Dr. H. Toto Tohir Suriaatmadja, S.H., M.H. - Pendamping: Dr. H. Hadi Susiarno, dr., Sp.OG(K)., M.Kes., MH.Kes. -

Detail Cantuman XML Detail

Penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga mmelalui mediasi pehal dihubungkan dengan undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga junceto undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan

Pengarang : Lilik Dian Ekasari - Pemb: Prof Dr. Nandang Sambas, SH., MH. - Pend: Dr. H. Yono Sudiono, dr., MARS., M. H. Kes. -

Detail Cantuman XML Detail

Tanggung jawab bidan di rumah sakit umum yang melakukan tindakan vacum ektraksi menurut undang-undang nomor 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan dan permenkes nomor 1464/MENKES/PER/2010 tentang izin dan penyelenggaraan pratek bidan dan kewenangan bidan

Pengarang : Ai Tika Tresnawati - Pemb: Prof. Dr. Hj. Neni Sri Imaniyati, SH., MH. - Pend: Hj. Alma Lucyati, dr., M.Kes., M.H.Kes. -

Detail Cantuman XML Detail

Perlindungan hukum terhadap pasien terhadap praktek dokter gigi yang melakukan tindakan diluar kewenangannya dihubungkan dengan undang-undang nomor 29 tahun 2004 tentang pratik kedokteran dan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

Pengarang : Henry Yonatan Mandalas - Pemb: Prof. Dr. H. Toto Tohir, S.H., M.H. - Pend: Dr. H. Yono Sudiyono. MARS., MH.Kes -

Detail Cantuman XML Detail

Perlindungan hukum bagi peserta jaminan kesehatan nasional dalam mendapatkan pelayanan medis di rumah sakit menurut undang-undang no.24 tahun 2011 tentang badan penyelenggaraan jaminan sosial ( Studi kasus di RSUD dr. Soekardjo Kot Tasikmalaya)

Pengarang : Osep Komarudin - Pemb: Prof. Dr. Hj. Neni Sri Imaniyati, SH., MH. - Pend: Dr. dr. H. Yono Sudiyono. MARS., M.H.Kes. -

Detail Cantuman XML Detail

Pengawasan pemerintah daerah terhadap puskesmas dalam menjalankan fungsi pelayanan kesehatan dihubungkan dengan undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatatn jo permenkes nomor 75 tahun 2014 tentang pusat kesehatan masyarakat (Studi kasus di puskesmas kabupaten Ciamis)

Pengarang : Wastum - Pemb: Prof. Dr. H. Neni Sri Imaniyati, S.H., M.H. - Pend: Dr. H. Yono Sudiyono, Dr., MARS.,M.H.Kes. -

Detail Cantuman XML Detail

implikasi pasal 6 peraturan pemerintahan no. 32 tahun 1996 tentang perencanaan tenaga kesehatan terhadap pelaksanaan tugas dokter dan perawatan di kota bandung

Pengarang : H. Yono Sudiyono, dr., MARS., M.H.Kes. - Nurhayati - Pemb: Dr. Efik Yusdiansyah, S.H., M.H. -

Detail Cantuman XML Detail

Tanggung jawab hukum perdata apoteker atas kelalaian tenaga teknis kefarmasian dalam pelayanan kefarmasian di apotek

Perlindungan hukum bagi puskesmas terhadap penambahan biaya rawat inap peserta BPJS kesehatan pada puskesmas dengan tempat perawatan di hubungkan dengan peraturan mentri kesehatan nomor 28 tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan jaminan kesehatan nasional

Rahasia Medis

ETIKA & HUKUM KESEHATAN

Perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan puskesmas akibat kejadian ikutan pasca imunisasi polio

Undang-undang Kesehatan & Undang-undang Praktik Kedokteran

IMPLEMENTASI WEWENANG BIDAN PRAKTIK MANDIRI BERDASARKAN PERMENKES RI NO. 1464 TAHUN 2010 TENTANG IZIN DAN PENYELENGGARAAN PRAKTEK BIDAN DAN PELAYANAN DILUAR STANDAR KOMPETENSI DIHUBUNGKAN DENGAN UU RI NO 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN DALAM RANGKA KEPASTIAN HUKUM

Tanggung jawab pemerintah daerah dalam penanggulanagan penderita gangguan jiwa di kabupaten garut berdasarkan undang-undang nomor 18 tahun 2014 tentang kesehatan jiwa serta peraturan daerah kabupaten garut nomor 2 tahun 2013 tentang penyelenggaraan kesehatan

Kewenangan penyelenggara izin praktik kedokteran dalam perspektif otonomi daerah dan dihubungkan dengan keberadaan bidan penanam modal, dan pelayanan terpadu (BPMPT)

Tanggung jawab pemerintah daerah dalam pelayanan pasien tuberkulosis oleh dokter praktik swasta dilihat dari pasal 14 undang-undang No.36 tahun 2009 tentang kesehatan ( Studi kasus di wilayah kabupaten bandung barat)

Tinjauan terhadap pelaksanaan dan pengawasan rekam medis di puskesmas kabupaten tasikmalaya berdasarkan permenkes nomor 2669/Menkes/Per/III/2008 tentang rekaman medis

STANDAR MINIMAL PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT DALAM PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA ALAM SEBAGAI UPAYA PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG N0 36 TAHUN 2009rnTENTANG KESEHATAN

Informed consent dalam pelaksanaan provider initiated testing and counselling (PITS) HIV bagi ibu hamil yang dirawat dihubungkan dengan hak atas perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan di RSUD. R Syamsudin, SH kota Sukabumi

Penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga mmelalui mediasi pehal dihubungkan dengan undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga junceto undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan

Tanggung jawab bidan di rumah sakit umum yang melakukan tindakan vacum ektraksi menurut undang-undang nomor 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan dan permenkes nomor 1464/MENKES/PER/2010 tentang izin dan penyelenggaraan pratek bidan dan kewenangan bidan

Perlindungan hukum terhadap pasien terhadap praktek dokter gigi yang melakukan tindakan diluar kewenangannya dihubungkan dengan undang-undang nomor 29 tahun 2004 tentang pratik kedokteran dan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

Perlindungan hukum bagi peserta jaminan kesehatan nasional dalam mendapatkan pelayanan medis di rumah sakit menurut undang-undang no.24 tahun 2011 tentang badan penyelenggaraan jaminan sosial ( Studi kasus di RSUD dr. Soekardjo Kot Tasikmalaya)

Pengawasan pemerintah daerah terhadap puskesmas dalam menjalankan fungsi pelayanan kesehatan dihubungkan dengan undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatatn jo permenkes nomor 75 tahun 2014 tentang pusat kesehatan masyarakat (Studi kasus di puskesmas kabupaten Ciamis)

Penyelesaian sengketa kesehatan

Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter yang diduga Melakukan Medikal Malpraktek

Profesionalisme tenaga Medis dalam Hukum Kesehatan

Aspek Hukum Fitofarmaka Yang Berpontesi Antituberkolosis Untuk mencegah Timbulnya Resistensi Bakteri

Pengaturan Pengelolaan Limbah Medis Padat RS dan Implementasinya Di RS HS Bandung

Aspek Hukum Rekam Medis Dihubungkan Dengan Hak-hak Pasien

implikasi pasal 6 peraturan pemerintahan no. 32 tahun 1996 tentang perencanaan tenaga kesehatan terhadap pelaksanaan tugas dokter dan perawatan di kota bandung

Hukum kesehatan pertanggungjawaban dokter

Undang-undang Kesehatan dan Rumah Sakit

Hospital Law (Emerging doctrines & Jurisprudensce)

Medical Error dan Hukum Medis

Hukum Kedokteran

Malpraktik Kedokteran (Tinjauan Norma dan Doktrin Hukum

Medical Negligence

Sengketa Medik

Pengantar Hukum Kesehatan Indonesia

Dokter, Pasien, dan Hukum

Dugaan Malpraktek Medik & Draft RPP: Perjanjian Terapetik antara Dokter dan Pasien