Perpustakaan Pascasarjana UNISBA | Jl. Purnawarman No.59 Bandung

Koleksi Kembali

Pencarian Spesifik

Ditemukan 24 dari pencarian Anda melalui kata kunci: Subject : "korupsi"

Permintaan membutuhkan 0.03569 detik untuk selesai

EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN PEJABAT DI WILAYAH BANTEN

Pengarang : Aan Asphianto - Promotor: Prof. Dr. H. Edi Setiadi, S.H., M.H. - Anggota Promotor: Dr. Neni Sri Imaniyati, S.H., M.H. -

Detail Cantuman XML Detail

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN AJARAN SIFAT MELAWAN HUKUM MATERIIL PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 003/PUU-IV/2006

Pengarang : Syahlan - Ketua Promotor: Prof. Dr. H. edi Setiadi, SH., MH. - Anggota Promotor: Prof. Dr. Hj. Ellydar Chaidir, SH., M.Hum. -

Detail Cantuman XML Detail

PENEGAKAN HUKUM PASAL 2 DAN PASAL 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999JO UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERATAN KORUPSI DALAM RANGKA PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA

Pengarang : Yudhi Hery Setiawan - Ket.Promotor: Prof. Dr. H. Edi Setiadi, SH., MH. - Anggota Prom: Prof. Dr. H. Syafinaldi, SH., M.CI. -

Detail Cantuman XML Detail

POLITIK HUKUM PIDANA DALAM MEMINIMALISASI TERJADINYA DISPARITAS PUTUSAN PIDANA OLEH HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

Pengarang : Kif Aminanto - Promotor : Prof. Dr. H. Dey Ravena, SH., MH. - Prof. Dr. Nandang Sambas, SH., MH. -

Detail Cantuman XML Detail

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian negara relatif kecil dalam perspektif keadilan berdasarkan undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi JO. undang-undang nomor 20 tahun2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (Law enfocementtoagents ot corruption crimes with the value of state losses relative small in perspective of justice based on law no.31 of 1999 on the eradication of the criminal act of curruption jo. law no. 20 of 2001 on the amendment to law no.30 year 1999 of 1999 on the eradication of the criminal act of corruptin)

Pengarang : Firman Halawa - Promotor: Prof. Dr. H. Ravena, SH., MH. - Anggota Prom: Dr. Dini Dewi Herniati, SH., MH. -

Detail Cantuman XML Detail

Dimensi Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Pengarang : MUhamad Rakhamat- Promotor: Prof. Dr. H. Edi Setiadi, S.H., M.H. - Anggota Prom: Dr. Efik Yusdiansyah, S.H., M.H.. -

Detail Cantuman XML Detail

Korupsi dengan nilai kerugian sedikit

Pengarang : Edi Setiadi - Firman Halawa -

Detail Cantuman XML Detail

Pemberantasan tidak pidana korupsi

Pengarang : Marwan Mas -

Detail Cantuman XML Detail

Pembahasan undang-undang pemberantasan tindak pidana terorisme

Pengarang : R. Wiyono -

Detail Cantuman XML Detail

Sekulumit tentang Panyadapan Dalam Hukum Positif Di Indonesia

Pengarang : Kristian, Yopi Gunawan -

Detail Cantuman XML Detail

Tindak Pidana Korupsi di Bidang Perkreditan

Pengarang : Gatot Supramono -

Detail Cantuman XML Detail

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pengarang : Darwan Prinst -

Detail Cantuman XML Detail

PERAN SERTA LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DALAM MENCEGAH DAN MENGUNGKAP DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Pengarang : Wilson Ghandi - Promotor: Prof. Dr. H. Edi Setiadi, SH., Mh. - Anggota Pro: Dr. H. Hamzah Hatrik, SH., MH. -

Detail Cantuman XML Detail

PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI PENDEKATAN HUKUM PROGRESIF

Pengarang : T. Jopie Gunawan. - Promotor : Prof. Dr. H. Dey Ravena, SH., MH.. - Prof. Dr. H. Edi Setiadi, SH., M -

Detail Cantuman XML Detail

Implikasi Izin Presiden Terhadap Pemeriksaan Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Bagi Penjabat Eksekutif Dan Legislatif Daerah Dalam Perspektif Undang-undang No.32 Tahun 2004 jo Undang-undang No.12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah

Pengarang : Eman Sungkawa- Prom: Prof. Dr. H. Dey Ravena, SH.,MH. - Angota Dr. Efik Yusdiansyah, SH.MH. -

Detail Cantuman XML Detail

Pelaksanaan Eksekusi dalam memulihkan kedudukan dan harkat serta martabat terpidana (tinjauan putusan pk no:57/pk/pid.sus/2009 dalam perkara tindak pidana korupsi

Pengarang : H. Wiranto - Promotor: Prof Dr. H. Edi Setiadi, SH., MH. - Anggota Promotor: Prof. Dr. Hj. Alldar Chaidir, SH., M.Hum. -

Detail Cantuman XML Detail

Penerapan Asas Oportunitas Oleh Jaksa Agung Pada Perkara Korupsi Yang Penyidikannya dilaksanakan Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Serta Implikasinya Terhadap Asas Persamaan Kedudukan Dihadapan Hukum Dan Asas Praduga Tidak Bersalah DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

Pengarang : Dudung Indra Ariska - Promotor : Prof. Dr. H. Edi Setiadi, SH., MH. - Dr. Nandang sambas, SH., MH -

Detail Cantuman XML Detail

EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN PEJABAT DI WILAYAH BANTEN

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN AJARAN SIFAT MELAWAN HUKUM MATERIIL PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 003/PUU-IV/2006

PENEGAKAN HUKUM PASAL 2 DAN PASAL 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999JO UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERATAN KORUPSI DALAM RANGKA PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA

POLITIK HUKUM PIDANA DALAM MEMINIMALISASI TERJADINYA DISPARITAS PUTUSAN PIDANA OLEH HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

Dimensi Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Korupsi dengan nilai kerugian sedikit

Pemberantasan tidak pidana korupsi

Pembahasan undang-undang pemberantasan tindak pidana terorisme

Sekulumit tentang Panyadapan Dalam Hukum Positif Di Indonesia

Tindak Pidana Korupsi di Bidang Perkreditan

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

PERAN SERTA LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DALAM MENCEGAH DAN MENGUNGKAP DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI

PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI PENDEKATAN HUKUM PROGRESIF

Implikasi Izin Presiden Terhadap Pemeriksaan Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Bagi Penjabat Eksekutif Dan Legislatif Daerah Dalam Perspektif Undang-undang No.32 Tahun 2004 jo Undang-undang No.12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah

Pelaksanaan Eksekusi dalam memulihkan kedudukan dan harkat serta martabat terpidana (tinjauan putusan pk no:57/pk/pid.sus/2009 dalam perkara tindak pidana korupsi

Penerapan Asas Oportunitas Oleh Jaksa Agung Pada Perkara Korupsi Yang Penyidikannya dilaksanakan Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Serta Implikasinya Terhadap Asas Persamaan Kedudukan Dihadapan Hukum Dan Asas Praduga Tidak Bersalah DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

Pemberantasan Korupsi

Tindak Pidana Korupsi

Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional

PIDANA HARTA KEKAYAAN

Sistem Hukum Pidana Dan Bahaya Laten Korupsi

Independensi Kejaksaan dalam penyidikan Korupsi

Tindak Pidana Korupsi